Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah baru hanya memiliki dua kesempatan untuk mensinkronkan paket kebijakan dengan rencana penerimaan dan belanja negara 2015.
Ekonom INDEF Erani Yustika mengatakan ruang yang bisa digunakan pemerintahan baru untuk mengubah RAPBN 2015 adalah diskusi formal pasca-putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu. Kedua pelaksanaan APBN perubahan pada awal tahun depan.
"Kalau itu bisa dilakukan maka pemerintahan baru juga bisa mendesain APBN sesuai visi dan misinya, walaupun tidak sepenuhnya bisa didesain seperti yang diinginkan," katanya kepada Bisnis, Minggu(17/8/2014).
Menurut dia, pemerintah baru harus memanfatkan kesempatan berkoordinasi agar janji-janji yang disampaikan dalam kampanye bisa terakomodasi.
Koordinasi bukan hanya terkait kebijakan subsidi energi, tetapi juga sinkronisasi program prioritas. Misalkan pembangunan ekonomi maritim, reformasi agraria, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan lingkungan hidup.
"Itu semua belum terakomodasi tahun depan, masih banyak paket program yang belum bisa direalisasikan," tambahnya.
Jika tidak sesuai keinginan pemerintahan baru, yang ditakutkan ialah kualitas program akan mengecewakan.
Pada akhirnya, hal itu tidak hanya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi indikator pembangunan nasional yang lebih luas.
"Intinya harus dilakukan lobi-lobi intensif dari pemerintahan baru. Pemerintah lama juga harus membuka diri, jangan tidak mau diajak berunding," tegasnya.
