Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah melimpahkan masalah penyaluran beras untuk masyarakat miskin alias raskin November-Desember 2014 yang hingga kini belum ada dananya kepada pemerintahan baru.
Padahal, presiden baru dilantik 20 Oktober 2014.
"Pak Menko (Menko Perekonomian) rencananya akan diskusikan lagi, rapat itu. Saya tidak tahu apakah (akan dituntaskan) sekarang atau (diserahkan) nanti kabinet mendatang," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, Rabu (13/8/2014).
Anggaran subsidi pangan dalam APBN Perubahan 2014 senilai Rp18,2 triliun akan habis untuk penyaluran raskin hingga Oktober 2014. Pasalnya, alokasi untuk November-Desember telah dimajukan ke Maret-April untuk mengantisipasi gejolak harga beras saat itu karena gangguan cuaca.
Askolani mengaku belum tahu kebutuhan raskin selama dua bulan terakhir 2014 itu akan ditutup dari pos anggaran belanja mana.
"Saya belum tahu," ujar Askolani.
Dalam APBN-P 2014, dana stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan dalam pos belanja lain-lain dialokasikan Rp2,5 triliun.
Bulog sebelumnya menyampaikan stok raskin untuk November-Desember tahun ini belum disediakan oleh BUMN pangan itu karena masih menunggu anggaran dari pemerintah.
"Sampai saat ini pemerintah belum memberikan anggaran untuk November-Desember. Jadi, masih kosong," kata Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso (Bisnis, 10/8/2014).
Pemerintah tahun ini menyalurkan raskin untuk15,5 juta rumah tangga miskin (RTS).
Raskin diberikan untuk 12 kali penyaluran dengan kuantum 15 kg per RTS per bulan dan harga tebus Rp1.600 per kg.
Subsidi pangan semula dianggarkan Rp18,8 triliun dalam APBN 2014, tetapi kemudian dikurangi menjadi Rp18,2 triliun dalam APBN-P 2014 karena perubahan harga pembelian beras (HPB) Bulog dari Rp8.333 per kg menjadi Rp8.047,69 per kg, mengacu pada hasil audit BPK.
