Bisnis.com, JAKARTA -- Penyaluran beras milik Perum Badan Urusan Logistik (Persero) berisiko terus terhambat apabila pemerintah menambah jenis komoditas pangan yang dapat ditukarkan dalam program Kartu Sembako pada tahun depan.
Ekonom Indef Rusli Abdullah mengatakan, wacana baru pemerintah dalam program bantuan pangan nontunai (BPNT)--yang tahun depan rencananya akan berganti nama menjadi Kartu Sembako--akan membuat beras milik Bulog makin sulit tersalurkan secara maksimal kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Pasalnya, KPM bakal lebih leluasa untuk menukarkan bantuan nontunainya dengan komoditas pangan selain beras.
“Selama ini komoditas pangan yang dapat ditukarkan KPM dibatasi, yakni telur dan beras saja. Kalau komoditas yang dapat ditukarkan di outlet BPNT ditambah, masyarakat bisa lebih leluasa memilih barang selain beras, apalagi nominal bantuan pangannya ditambah,” katanya kepada Bisnis.com, Sabtu (25/8/2019).
Kondisi tersebut dinilai akan membuat masalah kesulitan penyaluran beras Bulog akan kembali terjadi. Sebab, beras yang dipasok Bulog ke outlet-outlet penukaran BPNT yakni e-warong, belum tentu akan dibeli atau diserap seluruhnya oleh KPM.
Dia memperkirakan, beras Bulog harus bersaing dengan komoditas pangan lain yang angka konsumsinya cenderung sulit dikendalikan oleh pemerintah.
Konsekuensinya, kata Rusli, pemerintah tidak lagi leluasa dalam melakukan intervensi harga beras di tingkat konsumen. Sebelumnya, intervensi harga beras di tingkat konsumen dilakukan melalui program bantuan sosial beras sehatera (bansos rastra), yang akhirnya digantikan oleh BPNT secara utuh mulai April 2019.
“Dahulu, pemerintah bisa mengintervensi harga beras ketika paceklik dengan menggelontorkan bansos rastra ke penerima bantuan yang mencapai 10% dari total konsumsi beras nasional. Sekarang tidak lagi. Apalagi, KPM diberikan keleluasaan memilih beras medium atau premium, di mana harga beras premium mengikuti pergerakan harga pasar,” jelasnya.
Baca Juga
Dia menambahkan, fenomena itu juga akan berdampak pada melemahnya kemampuan Bulog dalam menyerap gabah atau setara beras milik petani. Pemerintah pun akan kehilangan tajinya dalam melakukan intervensi harga di tingkat petani melalui serapan yang dilakukan oleh Bulog.
Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, operasi pasar merupakan satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan baru dalam bansos pangan tersebut.
“Konsekuensi kepada serapan dan penyaluran Bulog akan muncul ketika kebijakan bansos pangan dijalankan dengan sistem persaingan pasar terbuka. Terlebih, hampir separuh dari serapan beras Bulog digunakan untuk bansos pangan,” ujarnya.
Untuk itu, menurutnya, pemerintah dan Bulog harus mengubah metode operasi pasar yang selama ini dilakukan.
Selain itu, pemerintah juga harus mampu melakukan efisiensi di rantai pasok beras nasional, agar harganya tidak mengalami fluktuasi yang terlalu tajam baik ketika musim paceklik maupun panen raya.
Hal tersebut akan memudahkan upaya pemerintah dalam menjaga agar harga beras tidak bergejolak akibat faktor musiman.
Ketergantungan yang tinggi dari petani dan konsumen terhadap proses pengendalian harga melalui serapan dan penyaluran beras Bulog juga akan berkurang.
Adapun sebelumnya, Kementerian Sosial berencana menambah komoditas pangan yang dapat ditukarkan oleh masyarakat penerima BPNT mulai tahun depan.
Pemerintah akan mentransformasikan program BPNT menjadi program Kartu Sembako Murah.
Guna mewujudkan kebijakan tersebut, pemerintah akan menambah besaran subsidi dalam bentuk voucher kepada KPM dari Rp110.000/bulan menjadi Rp150.000/bulan.
Selain itu, komoditas seperti gula, susu, minyak goreng dan daging ayam atau sapi, akan masuk sebagai produk yang dapat dibeli KPM di e-warong. Selama ini, KPM hanya dapat menukarkan voucher bansosnya ke e-warong hanya dalam bentuk telur ayam atau beras.
