Bisnis.com, SEMARANG - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk membahas permasalahan terkait pembangunan PLTU Batang.
"Kami datang untuk membicarakan hambatan terkait infrastruktur di Jawa Tengah, salah satunya adalah PLTU Batang," kata Chairul, saat memberikan sambutan jelang rapat koordinasi di Semarang, Rabu (6/8/2014).
Ikut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, dan Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji serta jajaran pemerintah daerah setempat.
Chairul menambahkan rapat ini juga akan membahas evaluasi pelaksanaan lebaran serta masalah pembangunan infrastuktur lainnya di wilayah Jawa Tengah seperti jalan tol trans Jawa serta double track atau jalur ganda lintas utara Jawa.
"Tujuan kami ingin membantu masalah di pemerintah provinsi bisa selesai. Selain itu, kita melakukan evaluasi terkait masalah (penyelenggaraan) lebaran, arus mudik dan balik yang sedang terjadi," tuturnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan rapat koordinasi ini untuk menyeragamkan langkah-langkah terkait kelanjutan pembangunan PLTU berkapasitas 2x1000 MW di kabupaten Batang, Jawa Tengah.
"Ada skenario yang harus kita bereskan, terkait tanah pengganti, kondisi masyarakat dan sebagainya. Karena ini sudah diujung, pemerintah sudah harus turun tangan," tukasnya.
Menurut Ganjar, opsi yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan penataan ulang proyek (redesign engineering) untuk proyek pembangkit listrik, yang masih terhambat masalah pembebasan lahan ini.
"Jadi memanfaatkan tanah tanpa harus terganggu masyarakatnya, atau dipilih tempat yang lebih mungkin untuk dibangun," ujarnya dalam sambutan menjelang rapat.
Hingga saat ini, masih ada sekitar 29 hektare lahan yang belum dibebaskan, sehingga menghambat pembangunan proyek senilai US$4 miliar, yang dibiayai oleh Sumimoto Mitsui Banking Cooperation dan Japan Bank for International Cooperation (JICA) ini.
PLN memperkirakan apabila proyek infrastruktur pembangkit listrik tenaga uap ini tidak segera terwujud, maka Jawa dan sekitarnya akan mengalami kelangkaan tenaga listrik pada 2017-2018.
