Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri menilai mekanisme pengaturan konsumsi BBM bersubsidi tidak ada yang efektif kecuali menghapusnya sama sekali.
Selain pengendalian distribusi BBM subsidi, Kementerian Keuangan menawarkan opsi perbaikan kualitas APBN melalui penaikan harga BBM subsidi. Langkah ini diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang ditargetkan Jokowi-JK rerata 7% per tahun.
Persentase itu bisa tercapai asalkan subsidi BBM dikurangi sehingga harga naik bertahap. Kemudian ditindaklanjuti melalui subsidi tetap dengan mengunci nilai subsidi di angka tertentu, misalnya Rp1.000 per liter. Dengan asumsi konsumsi BBM 50 juta KL bisa tercipta penghematan sekitar Rp200 triliun.
“[Opsi tersebut] tetap tak efektif. Sekalian saja hapus subsidinya sembari jelaskan kepada rakyat bahwa penghematan dari subsidi BBM akan dipakai untuk hal yang lebih bermanfaat,” Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo B. Sulisto, di Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Menurutnya anggaran subsidi BBM yang kini menembus Rp300 triliun sebaiknya direalokasi ke sektor infrastruktur. Selain itu juga bisa disalurkan untuk bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan bank daerah maupun sektor lain yang efektivitasnya lebih terukur.
