Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan akan mengambil alih proses penyelesaian pembangunan PLTU Batang di Jawa Tengah akibat mandeknya pembangunan yang disebabkan belum tuntasnya pembebasan lahan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung memastikan pemerintah segera mengambil alih pembangunan pembangkit listrik tersebut. Namun, pemerintah daerah masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan hingga akhir tahun ini.
“Kami segera panggil dan komunikasikan dengan bupati dan gubernur dulu. Diberi kesempatan sekali lagi, kalau tidak mampu pemerintah pusat akan ambil alih,” katanya seusai rapat koordinasi percepatan pembangunan proyek infastruktur di Jakarta, Rabu (25/6/2014).
Dia menjanjikan dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan Bupati Batang dan Gubernur Jawa Tengah khusus membahas hambatan pembebasan lahan untuk pembangunan pembangkit berkapasitas 2 x 1.000 mega watt (MW) itu.
Selain itu, Menko juga akan menggelar rapat khusus menyelesaikan kelanjutan pembangunan PLTU tersebut.
Dari sekitar 192 hektare lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan itu, sedikitnya 20 hektare lahan masih terkendala proses pembebasan. Kesulitan kian terasa setelah diduga ada oknum yang bermain menaikkan harga di luar kesepakatan ganti rugi, sehingga warga menuntut pembayaran lebih.
“Salah satu persoalannya juga lokasi tanah yang belum berhasil dibebaskan itu terpencar-pencar, sehingga terjadi kesulitan dalam proses pembebasan,” katanya.
