Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemangkasan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk menekan defisit anggaran tidak lebih dari 2,5% akan berdampak kepada terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi.
Director of Centre for Economics and Business Research (CEBR), Charles Davis mengatakan walaupun hanya pemotongan belanja K/L, pertumbuhan akan tetap terhambat, apalagi ada rencana penambahan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Memang kalau diterapkan akan menurunkan government spending, sehingga berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi. Tapi untuk jangka panjang [pertumbuhan] akan baik," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/5).
Menurutnya, peluang jangka panjang pemerintah masih bisa didapatkan jika tidak ada pemangkasan anggaran untuk infrastruktur dan pendidikan.
"Jika [anggaran] dipangkas, jangan untuk infrastruktur dan pendidikan. Dua anggaran itu penting dan krusial untuk masa depan," paparnya.
Sektor pendidikan dinilai akan membuat tenaga kerja yang ada di Indonesia semakin berdaya saing.
Seperti yang diketahui, terkait pendidikan, dalam pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014, pemerintah memutuskan tidak memangkas anggaran Kementerian Pendidikan Nasional dari pagu sebelumnya Rp80,66 triliun.
Namun, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) justru mengalami pemangkasan terbesar, yakni senilai Rp22,75 triliun dari sebelumnya Rp84,15 triliun.
Dengan adanya pemangkasan anggaran PU, dapat dipastikan pembangunan infrastruktur akan terhambat. Di samping itu, realisasi proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hanya 1,6% pada kuartal I/2014 terhadap target 2014.
Ketua Program Studi MPKP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty mengatakan infrastruktur merupakan aspek yang penting untuk memacu sektor industri.
“Infrastruktur memang penunjang, tapi tanpa infrastruktur yang baik, sektor ekonomi lain khususnya industri juga tidak bisa jalan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Meskipun demikian, kegiatan ekonomi lainnya tetap harus berjalan dengan kondisi infrastruktur yang ada saat ini.
“Tidak boleh menunggu infrastruktur selesai baru jalan, semua harus berjalan berbarengan,” ujarnya.
.jpg?w=300&h=221)
