BPKP Audit Program Ketahanan Pangan

Bisnis.com, JAKARTA--Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan segera melakukan audit ketahanan pangan guna mencari kelemahan dari struktur produksi bahan pangan di Tanah Air yang menyebabkan Indonesia terus didera impor.

Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan audit lintas sektoral terhadap program pemerintah itu merupakan yang pertama kali dilakukan mengingat lembaganya selama ini hanya mengaudit administrasi keuangan kementerian/lembaga.

Menurutnya, BPKP sebagai auditor internal pemerintah tidak cukup hanya dengan membantu otoritas menghasilkan laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian ataupun penghematan anggaran.

Audit BPKP, lanjutnya, harus bergeser pada cakupan yang lebih luas dengan memastikan program pemerintah sampai ke masyarakat.

"Akuntabilitas lintas sektoral itulah yang sebetulnya lebih kepada pembangunan, yang substansi, yang menyentuh rakyat. Audit ketahanan pangan itu salah satunya," katanya, Senin (19/5/2014).

Untuk itulah, BPKP akan melakukan audit terhadap sektor hulu dan hilir pangan, mulai dari produksi hingga distribusi. Mardiasmo mengaku rencana itu disambut baik oleh Kementerian Pertanian. Kementan bahkan bersedia memberikan data pendukung.

BUMN di bidang pangan, seperti Bulog dan Sang Hyang Sri, pun bersedia diaudit. Demikian pula dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

"Kami mau lihat mulai dari kesediaan lahannya, benihnya, pupuknya. Kalau sudah jadi barangnya, pemasarannya bagaimana, produknya sampai ke mana," ujarnya.

Mardiasmo menuturkan audit diharapkan selesai sebelum Oktober sehingga hasil audit dapat menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintahan baru untuk menyusun perencanaan yang matang di bidang pangan.

Setelah ketahanan pangan, BPKP berencana melakukan audit ketahanan energi.

Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini berpendapat sudah semestinya BPKP melakukan audit atas program pemerintah alias tidak hanya berkutat pada apakah anggaran digunakan atau tidak.

"Kalau BPKP mau kawal pembangunan, harus dimulai dari visi dan misi dalam konstitusi, lalu apakah itu turun di program atau tidak, dan seterusnya," tuturnya.