Bisnis.com, JAKARTA -- Ekonom Institute For Development Of Economics And Finance (Indef), Enny Sri Hartati Enny mengkritik pemerintah dan mengatakan seharusnya menahan defisit bukan hanya untuk memenuhi undang-undang.
Dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN tidak melampaui 2,5% dari PDB.
Menurut Enny, ketika berbicara fiskal, upaya seharusnya ditujukan untuk menstimulus perekonomian, khususnya sektor riil.
“Kita bicara fiskal, efektifitas dari stimulus fiskal. Anggaran mampu mendorong sektor riil. Kalau hanya menjaga defisit anggaran yang penting sama. Mengurangi pengeluaran sudah cukup. Tugas dari stimulus itu jadi enggak ada,” tuturnya ketika dihubungi Bisnis,com beberapa waktu lalu.
Menurut Enny, saat ini pemerintah mengalami desifit primer.
“APBN kita sudah sangat tidak sehat. Penerimaan kita jauh lebih kecil dari belanja. Pembayaran bunga juga besar,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus konsisten dengan keputusan pemotongan belanja. Ia pun mengharapkan pemerintah juga mempertimbangkan subsidi BBM.
“Konsisten, kencangkan ikat pinggang. Kurangi perjalanan dinas. Belanja barang pemerintah ini besar sekali. Tambahan dengan mengefisienkan subsidi. MInimal memang asal belanja barang bisa diefisensikan bisa dengan mudah,” ujar Enny.
Walaupun langkah menaikkan harga BBM akan berimbas pada masyarakat kecil, Enny mengatakan harus ada tindakan preventif yang tepat agar tidak menimbulkan gejolak.
“Tergantung antisipasi preventif. Mengurangi subsidi tanpa ada gejolak. Petakan! sisi pasokan harus. Selain itu, berangsur-angsur dialihkan ke sumber energi lain, misal infrastruktur gas. Menciptakan energi gas. Supply gas meningkat, BBM menurun, konsumsi secara bertahap,” ujarnya.
