Bisnis.com, JAKARTA -- Pelaku usaha kelapa sawit meminta pemerintah memberi insentif agar pelaksanaan peremajaan perkebunan inti rakyat (PIR) bisa dilakukan, sekaligus dapat menggenjot produktivitas rata-rata areal perkebunan kelapa sawit secara nasional.
Kepala Bidang Perdagangan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan bahwa ada beberapa hal yang membuat produktivitas perkebunan rakyat rendah, yaitu sering terjadi kebingungan dalam menentukan kematangan buah.
Dia menjelasan, sering terjadi perbedaan pendapat antara petani dan pedagang, karena masalah buah yang belum atau terlalu matang.
Selain itu, dia mengatakan petani juga belum memiliki akses penuh terhadap penggunaan alat dan teknik panen yang memadai, serta penanganan pascapanen seperti pengangkutan dan sortasi.
“Produksi petani hanya 2,8-3,3 ton CPO/ha, sebenarnya bisa sampai 4 ton/ha dan secara bertahap bisa 5 ton/ha, jika terjadi peningkatan bisa meningkat 1 ton/ha, maka akan ada tambahan produksi nasional 3 juta ton,” ujarnya, Rabu (16/4/2014).
Dia mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi insentif terhadap bunga pinjaman, harga bibit dan harga pupuk untuk peremajaan dan intensifikasi serta sertifikasi.
Hal ini, papar Togar, untuk menghindari konsentrasi petani kepada pembukaan lahan baru, yang notabene sudah semakin terbatas. Dia juga menyarankan kepada pemerintah untuk menggunakan bea keluar (BK) sebagai instrumen penyedia modal bagi petani.
Di sisi lain, Togar juga menuturkan bahwa perubahan skema bea keluar (BK) pada 2012 lalu telah berhasil mendorong munculnya industri pengolahan CPO.
“Pada tahun ini posisi kami prediksi ekspor CPO olahan 70% berbading 30% untuk CPO. Hilirisasi kelapa sawit sudah menunjukkan keberhasilannya,” ujar Togar.
