Hanya 11% Badan Usaha Bayar Pajak

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ahmad Fuad Rahmany mengatakan banyak masyarakat yang belum patuh pajak karena tingkat kesadaran mereka masih kurang.
Martin Sihombing
Martin Sihombing - Bisnis.com 19 Maret 2014  |  14:32 WIB
Hanya 11% Badan Usaha Bayar Pajak
Jaksa Agung Basrief Arief (kanan) dan Dirjen Pajak Fuad Rahmany memberikan keterangan terkait kasus pajak - JIBI

Bisnis.com, SEMARANG -  Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ahmad Fuad Rahmany mengatakan banyak masyarakat yang belum patuh pajak karena tingkat kesadaran mereka masih kurang.

"Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah untuk itu masyarakat perlu diajak agar melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan dan segera melakukan pembayaran," jelasnya di Semarang, Rabu (19/3/2014).

Diungkapkan dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, 60 juta di antaranya sudah mampu membayar pajak pribadi namun ternyata sejauh ini baru 25 juta yang melakukan kewajiban tersebut.

"Ini tandanya baru 40 persen yang sudah patuh pajak, selain itu dari 5 juta badan usaha yang juga wajib melakukan pembayaran pajak ternyata baru 11 persen atau 520 ribu usaha sudah melakukannya," ujarnya.

Pemasukan pajak dari seluruh Indonesia pada tahun 2013 mencapai Rp921 triliun jika ditambah bea dan cukai menjadi Rp1.099 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari sebagian kecil yang sudah membayar pajak, kalau pembayar bertambah setengah dari pendapatan tahun lalu paling tidak Rp500 triliun lagi bisa masuk ke negara setiap tahunnya," urainya.

Padahal masyarakat yang selama ini tidak ikut membayar pajak sudah menikmati subsidi dari pendapatan negara tersebut.

"Jangan jadi penumpang gratis di negeri ini ikut menikmati subsidi tapi tidak mau membayar pajak, selama ini kan pajak digunakan untuk subsidi listrik, BBM dan infrastruktur," jelasnya.

Diungkapkan uang pajak selama ini belum cukup untuk membiayai infrastruktur salah satunya pembangunan jalan baru, jika seharusnya bisa membangun 1.000 km per tahun Indonesia baru bisa membangun 200 km per tahunnya.

Potensi Jawa Tengah cukup besar untuk kontribusi terhadap pajak, dari wajib pajak lebih dari 1,7 juta penduduk, baru sekitar 12 persen atau 207 ribu orang saja yang sudah melaporkan dan melakukan pembayaran.

Padahal dengan sistem bagi hasil maka 20 persen perolehan pajak kembali ke daerah, katanya, di tahun lalu uang pajak yang kembali ke Jawa Tengah mencapai Rp363 miliar.

"Kalau saja 1,7 juta wajib pajak ini sudah melakukan kewajibannya bisa dibayangkan tentu provinsi ini akan semakin maju dengan berbagai macam pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pajak merupakan satu isu yang selalu menarik dibicarakan baik di Indonesia maupun negara lain.

Pihaknya berjanji akan mengintensifkan lagi sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat agar taat membayar pajak.

"Ini harus dilakukan dengan cara-cara pendekatan dan terus-menerus tanpa henti, harapan saya di setiap kesempatan bisa ada sosialisasi sisipan tentang wajib pajak ke masyarakat karena dengan membayar pajak maka masyarakat ikut mendorong percepatan pembangunan Jawa Tengah," ujarnya Ganjar.

Sementara itu untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas baru untuk penyampaian SPT yaitu melalui media internet atau e-filing.

Dengan menggunakan fasilitas berbasis internet tersebut diharapkan wajib pajak tidak perlu repot lagi terkait pelaporan SPT Tahunan. (Antara)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dirjen pajak

Editor : Martin Sihombing
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top