Bisnis.com, JAKARTA - Manajemen BUMN dituntut untuk menyelenggarakan pembentukan anak usaha yang bergerak di bidang alih daya (outsourcing) untuk menyelesaikan sengketa outsourcing yang selama ini belum terselesaikan.
Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Abdul Sadat mengatakan anak usaha tersebut bisa digunakan sebagai pengelola pekerja alih daya di BUMN itu sendiri, sehingga menjadi usaha labour supply yang professional serta menjamin pembiayaan penyediaan kebutuhan kesejahteraan.
“Namun secara khusus, pembentukan anak usaha tersebut difokuskan untuk menyelamatkan pekerja alih daya yang selama ini mengerjakan inti bisnis dari BUMN tersebut,” katanya kepada Bisnis, Kamis (13/3/2014).
Selain menyelamatkan pekerja alih daya, paparnya, perusahaan tersebut juga bisa mengatur kembali sistem perekrutan tenaga alih daya yang sesuai dengan Permenakertrans No. 19/2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengelolaan Pekerja kepada Perusahaan Lain.
Saat ini, jelasnya, karut marut pengelolaan outsourcing harus segera diselesaikan menyusul tantangan yang dihadapi BUMN semakin berat di era Masyarakat Ekonomi Asean yang diimplementasikan pada 2015. “Pekerja, baik yang berstatus tetap maupun alih daya, harus bekerjasama untuk memajukan perusahaan.”
Sementara itu, Sekretaris jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN RI Josem Ginting menilai sengketa alih daya di BUMN diakibatkan oleh perbedaan persepsi alih daya antara manajemen dan pekerja alih daya. “Itu harusnya bisa secepatnya diselesaikan dengan mengacu aturan alih daya yang berlaku,” kata Josem
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
