Bisnis.com, JAKARTA - Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Negara PT Inalum masih menunggu tanda tangan presiden. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat menargetkan beleid tersebut bisa rampung dalam waktu satu bulan ini.
“Setelah itu RUPS lagi, sekarang sudah ada direksinya, tetapi nanti kan ketika menjadi BUMN baru, akan ada direksi baru lagi untuk menjalankan Inalum,” kata Hidayat di Kemenperin, Kamis (6/3/2014).
Adapun saat ini, Otorita Asahan Inalum masih dalam masa transisi pengelolaan sebelum BUMN Inalum terbentuk. Menurutnya, masa kerja Otorita Asahan untuk menyelesaikan seluruh urusan terkait pengalihan aset dan pengelolaan Inalum ditargetkan berakhir tahun ini, tepatnya sebelum masa pemerintahan baru.
Sebelum diambil alih oleh Indonesia, Otorita Asahan memegang kewenangan sebagai perwakilan pemerintah dalam pengelolaan Inalum. Namun, seiring dengan diambilalihnya PT Inalum oleh pemerintah, tugas Otorita Asahan juga harus berakhir. Adapun proses pengalihan aset memerlukan waktu yang tidak sebentar sehingga Otorita Asahan masih dibutuhkan.
Terkait kinerja Inalum pasca diambil alih, Hidayat mengatakan produksi masih stabil dan sebagian besar produksi atau 80% diserap oleh domestik. “Sebelumnya kan 60% diekspor ke Jepang. Sekarang 80% sudah terserap domestik, sisanya 20% masih ekspor.”
