Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Perindustrian menyatakan masa kerja Otorita Asahan untuk menyelesaikan seluruh urusan terkait pengalihan aset dan pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) ditargetkan berakhir tahun ini, tepatnya sebelum masa pemerintahan baru.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan sebelum diambil alih oleh Indonesia, Otorita Asahan memegang kewenangan sebagai perwakilan pemerintah dalam pengelolaan Inalum.
Namun, seiring dengan pengambilalihan Inalum oleh pemerintah, tugas Otorita Asahan juga harus berakhir. Proses pengalihan aset memerlukan waktu yang tidak sebentar sehingga Otorita Asahan masih dibutuhkan.
“Tahun ini harus selesai, kalau bisa sebelum Oktober,” kata Hidayat di kantor Kemenperin, Kamis (6/3/2014).
Hari ini, pihaknya bersama Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait melakukan rapat koordinasi terkait pasca-pengambilalihan Inalum sejak akhir tahun lalu.
Rapat dilakukan untuk menginventrisasi hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan rencana kerja Inalum ke depan. Salah satunya, Kemenperin telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengembangkan kawasan industri di Kuala Tanjung.
Langkah tersebut antara lain penyusunan master plan, rencana strategis pengembangan kawasan, kajian kebutuhan infrastruktur, kajian kelembagaan, studi kelayakan ekonomi dan finansial, status lahan, penetapan RTRW, dukungan dan komitmen stakeholder terkait dan Badan Pengelola Kawasan.
Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga akan melakukan kegiatan promosi investasi untuk 20 negara, di mana agenda pengembangan hilirisasi Inalum dan perluasan pengembangannya akan menjadi perhatian oleh BKPM.
Selain itu, Inalum akan menambah kapasitas menjadi 455.000 ton per tahun pada 2017. Inalum membutuhkan dana senilai US$750 juta untuk pengembangan tersebut. Saat ini, kapasitas aluminium ingot PT Inalum mencapai 240.000 ton per tahun.
“Tetapi ini masih beberapa tahun lagi, sekarang masih proses pengalihan aset, menyusun program kerja, dan sebagainya,” tambah dia.
