Bisnis.com. JAKARTA-Kalangan pengusaha mebel dan rotan resah atas maraknya penjualan kayu ilegal dan penyelundupan rotan ke luar negeri. Kondisi itu membuat pengusaha berasumsi bahwa pemerintah tidak serius melakukan pengawasan di pelabuhan.
Padahal pemerintah telah melarang adanya kegiatan ekpor bahan baku rotan, mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Mebel Kayu dan Rotan Indonesia (AMKRI) Abdul Sobur mengatakan dugaan penyelundupan rotan dan kayu bukan hal baru. Bahkan, dia menduga pelaku penyelundupan memberikan uang kepada petugas supaya lolos dari pemeriksaan.
“Ini menunjukkan bahwa proses pengawasan dan pengamanan di pelabuhan antar pulau masih lemah,” terang Sobur kepada Bisnis.com, Selasa (28/1/2014).
Sobur melanjutkan penyelundupan bahan baku mebel dan kerajian tidak hanya dilakukan di pelabuhan. Melainkan jalur darat atau jalur tikus perbatasan Indonesia dengan Malaysia kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Dari jalur itu, barangnya dikirim ke China. Ini justru yang berbahaya karena kayu dalam negeri dikenal memiliki kualitas bagus.
"Sementara, barang jadi dari pengusaha mebel sebagian diekspor ke China. Nah, kalau bahan mentahnya dikirim ke sana melalui jalur ilegal terus bagaimana pengusaha bisa bersaing,” terangnya.
Dalam kasus tersebut, kata Abdul, AMKRI berharap Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/2011 harus dipertahankan.
Selain itu dalam Permendag No 36/2011 tentang verifikasi dan pengawasan antara pulau agar lebih ditingkatkan. Supaya proses pertumbuhan industri rotan dan mebel dalam negeri tidak terganggu dengan adanya pengiriman rotan ilegal ke negara lain.
“Kami yakin, trade rotan mentah akan terus terjadi pertumbuhan dengan regulasi benar. Kami minta permendag betul-betul ditegakkan supaya tidak ekspor bahan baku. Karena saat ini kekuatan Indonesia masih bertumbuh pada bahan baku produk kerajinan dan rotan,” papar dia.
