Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Usut Pemblokiran Bandara Turelelo Soa, Kemenhub Terjunkan PPNS

Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S. Gumay menerjunkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari fakta dan data terkait aksi pemblokiran bandara Bandara Turelelo Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, oleh Bupati Ngada Marianus Sae.
Muhamad Hilman
Muhamad Hilman - Bisnis.com 23 Desember 2013  |  17:44 WIB
/Bisnis
/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA--Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S. Gumay menerjunkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari fakta dan data terkait aksi pemblokiran bandara Bandara Turelelo Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, oleh Bupati Ngada Marianus Sae.

"Hari ini, Pak Herry Bakti mengirimkan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil untuk bekerja sama dengan polres melihat fakta dan data di lapangan," kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, Senin (23/12/2013).

Bambang menerangkan, langkah itu untuk memastikan apakah ada pelanggaran yang dilakukan Marianus terhadap Undang-undang No. 1/2009 tentang Penerbangan.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan aksi Marianus itu masuk dalam tindak pidana jika memang terbukti melanggar undang-undang. "Ada aturan pidananya apabila terbukti melanggar, itu sesuai UU," ujarnya.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, sejauh ini pihaknya mengedepankan pelayanan terhadap publik, terlebih di waktu menjelang Natal dan Tahun Baru. Dia mengharapkan pemda bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memperlancar operasional di semua fasilitas transportasi.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Arwani Thomafi mengatakan seluruh tindakan yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan tidak dibenarkan karena melanggar UU Penerbangan. "Harus diusut apa yang sebenarnya terjadi. Ini kejadian yang memalukan," katanya.

Menurutnya, aparat terkait mesti memastikan bahwa kejadian seperti itu tidak akan terulang kembali. Pihak maskapai penerbangan, sambung Arwani, juga tidak perlu memberikan layanan yang berlebihan kepada pejabat negara.

"Maskapai tidak perlu memberikan layanan yang berlebihan kepada pejabat. Para pejabat harus memahami dan sadar akan SOP yang harus dipatuhi oleh maskapai," ucapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ppns bupati Ngada
Editor :
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top