Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

2014, Pemerintah Targetkan Bangun 250.000 Unit Rumah Murah

Pemerintah menargetkan dapat membangun rumah murah bersubsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 250.000 unit pada 2014, naik dua kali lipat dari tahun ini yang ditargetkan sebanyak 121.000 unit.
Ilustrasi/Antara
Ilustrasi/Antara

Bisnis.com, MEDAN-- Pemerintah menargetkan dapat membangun rumah murah bersubsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 250.000 unit pada 2014 atau  naik dua kali lipat dari tahun ini yang ditargetkan 121.000 unit.

Hingga Desember 2013, penyerapan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum mencapai 100%. Diharapkan pada 2014 mendatang penyerapan MBR akan lebih besar dibandingkan tahun ini.

Rifaid M. Nur, Asisten Deputi Kerjasama Pembiayaan dan Investasi Kemenpera, mengatakan serapan rumah MBR pada tahun ini yang belum mencapai 100% diperkirakan akibat penurunan daya beli masyarakat.

Pemerintah pada Juni lalu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan terjadi lonjakan harga barang kebutuhan. Hal tersebut membuat daya beli masyarakat menurun.

Dia mengatakan hal itu disela-sela seminar internasional inovasi teknologi dan kebijakan perumahan murah di Hotel Aston Medan, Selasa (10/12/2013).

"Tahun ini ditargetkan dapat dibangun 121.000 unit rumah MBR, tahun depan direncanakan naik dua kali lipat menjadi 250.000 unit," ungkapnya.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan penyaluran maksimal rumah bersubsidi pada 2013 hanya mencapai sekitar 75% dari target awal. Diperkirakan rumah MBR yang dijual hanya mencapai 80.000-90.000 unit.

Per September, realisasi penyaluran FLPP mencapai 62.076 unit rumah atau senilai dengan Rp3,16 triliun. Adapun target penyaluran FLPP 2013 berjumlah 121.000 unit rumah atau senilai Rp6,96 triliun.

Dia menyebutkan anggaran pemerintah untuk program KPR-FLPP pada 2014 bakal meningkat dua kali lipat menjadi Rp14 triliun. Hal itu akan bergantung pada proporsi pemerintah dan perbankan.

Selama ini, kata dia, proporsi pemerintah dalam FLPP mencapai 70% dibandingkan dengan perbankan yang mencapai 30%. Jika proporsi tersebut mengalami perubahan, tentunya jumlah anggaran juga akan ikut berubah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Sukirno
Editor : Ismail Fahmi

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper