Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah sudah menyiapkan diri untuk mengantisipasi kemungkinan dilakukannya penarikan dana likuiditas (tapering off) oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed.
Menteri Keuangan Chatib Basri menjelaskan antisipasi tersebut meliputi stabilisasi dana (bound stabilization fund) dan protokol manajemen krisis.
"Kita akan siapkan langkah-langkah seandainya The Fed jadi memberlakukan tapering off," ujarnya seperti dimuat pada laman presidenri.go.id, Selasa (3/12/2013).
Menurut Menkeu, Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian Keuangan dan pihak terkait agar melakukan persiapan dan langkah-langkah preventif mengatasi dampak dari kemungkinan diberlakukannya kebijakan penarikan dana likuiditas oleh Bank Sentral AS itu.
Langkah-langkah yang akan dilakukan, ujar Chatib, antara lain dengan bound stabilisation fund.
Ia menenambahkan Kemenkeu dan BUMN akan masuk ke pasar kalau terjadi shock yang disebut dengan diverse capacity flow. "Pemerintah juga menyiapkan protokol manajemen krisis, jika terjadi semacam shock di sektor keuangan."
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI
Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengemukakan pemerintah akan menuntaskan paket kebijakan ekonomi, atau yang disebut dengan Paket Agustus, sebagai satu dari delapan langkah antisipasi menghadapi perkembangan situasi ekonomi kini dan mendatang.
"Masih ada satu hal lagi yang belum selesai (dalam penuntasan Paket Agustus), pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah dalam wakru dekat," tuturnya.
Menurut Menko Perekonomian, rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memutuskan untuk menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan pangan pokok terkait dengan melemahnya kurs rupiah.
“Presiden SBY meminta kepada semua pihak terkait untuk memikirkan bentuk intensif agar untuk industri pangan. Ini dalam rangka menjaga perajin agar kegiatan usaha tetap berjalan dan mereka bisa menjual dengan harga yang terjangkau oleh konsumen," ujar Hatta.
Adapun tentang pengelolaan defisit neraca perdagangan yang telah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami surplus sekitar US$48 juta pada Oktober lalu, menurut Menko Perekonomian, Presiden meminta agar dalam dua minggu ke depan dilaporkan upaya-upaya untuk mencari komoditi dan negara tertentu untuk meningkatkan ekspor nasional.
Adapun menyangkut Daftar Negatif Investasi (DNI), menurut Hatta, akan segera dituntaskan pada akhir Desember.
"BKPM dan dunia usaha sudah membahas dan akan mencapai kesepahaman karena harus menjaga kepentingan nasional kita," tegas Hatta.
