Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan puncak produksi gas terjadi pada 2018.
Pada tahun itu, diperkirakan produksi gas akan mencapai 10.000 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd).
Edy Hermantoro, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, mengatakan produksi puncak gas pada 2018 akan ditopang dari proyek Blok Masela di Laut Arafura, Indonesia Deepwater Development di Selat Makasar, dan Blok Tangguh di Papua Barat.
“Produksi gas yang akan mencapai puncaknya pada 2018, tetapi itu tidak dapat menahan laju penurunan produksi alamiah,” katanya di Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Tahun ini, pemerintah menargetkan produksi gas bumi mencapai 6.939 MMscfd, sedangkan revisi rencana kerja dan anggaran (work program&budget/WP&B) yang disepakati Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan produksi 6.610 MMscfd.
Saat ini, Blok Tangguh sudah memproduksi 1.013 MMscfd gas, dan pada 2018 diperkirakan akan naik menjadi 1.519 MMscfd, setelah proyek Train-3 selesai. Kemudian proyek IDD mulai beroperasi penuh pada 2018 dengan produksi mencapai 1.270 MMscfd.
Sementara itu, Blok Masela yang digarap Inpex Corporation diperkirakan akan memproduksi 355 MMscfd gas.
Jumlah tersebut masih akan ditambah dengan produksi gas dari Blok East Natuna yang memiliki cadangan 46 triliun kaki kubik, dengan perkiraan produksi mencapai 1.200 MMscfd selama 30 tahun.
Edy menuturkan peningkatan produksi gas itu harus diikuti dengan kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan baru. Pasalnya, produksi 10.000 MMscfd gas pada 2018 tidak akan mampu menutupi penurunan produksi alamiah yang terjadi setelah 2020.
Selama ini, pemerintah hanya lapangan gas terpencil untuk mempertahankan produksi gas di dalam negeri.
“Produksi lapangan-lapangan baru ini tidak bisa menahan laju penurunan, sehingga akan sulit menutup kebutuhan 2020. Jadi perlu ada eksplorasi di cekungan baru,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah akan mendorong KKKS untuk melakukan eksplorasi di Indonesia bagian timur dan laut dalam.
Bahkan, pemerintah juga akan membantu proses negosiasi agar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mencapai keekonomian. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
