Bisnis.com, JAKARTA- Kalangan pengusaha mendesak pemerintah untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) untuk menghadapi persaingan di era Asean Economic Community (AEC) atau MasyarakatEkonomi Asean (MEA) pada 2015.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan permudah perizinan dalam berusaha.
“Kalau yang lain-lain mahal, pemerintah sebaiknya melakukan yang sebenarnya bisa dilakukan dengan murah, yakni birokrasi harus dipermudah. Itu kuncinya," kata Sofjan Wanandi ketika dihubungi Bisnis, Jumat (15/11/2013).
Sofjan mengatakan untuk mendorong industry manufaktur tidak mungkin hanya mengandalkan investasi. “Itu dirasakan tidak mungkin,” katanya. Investasi yang masuk, katanya, baru akan dirasakan beberapa tahun mendatang, sehingga kemudahan dalam perizinan merupakan hal yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah.
Pemerintah pusat, katanya, harus berkordinasi dengan pemda untuk menyelesaikan ini. “Kurangi high cost economy tahun depan. Apalagi, menghadapi pemilu, kami sering diminta sumbangan. Semakin sulit buat industri," jelasnya.
Menurut Sofjan, dibandingkan dengan perusahaan asing, perusahaan lokal lebih banyak menghadapi hambatan. Rencana pemberlakuan AEC 2015, akan terhambat oleh Pemilu 2014. “Perusahaan lokal lebih ada urusan politiknya. Beda dengan perusahaan asing, yang sebagian besar, menganggap [pemilu] bukan urusan mereka.”
Kemudian, katanya, perusahaan lokal dan perusahaan asing akan sulit terintergrasi. "Tidak mungkin, karena akan bersaing,” tambahnya,
Menurut dia, selain kemudahan perizinan, pemerintah bisa mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan kunci pembangunan industri. Dengan begitu, baik perusahaan lokal maupun asing tidak akan berpikir dua kali untuk menanamkan investasinya di Indonesia. "Saat ini, Indoenesia hampir tak ada terobosan."
