Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih optimis keputusan terakhir terkait pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari pihak Jepang tidak akan melalui jalur arbitrase.
Hari ini, Selasa 12 November 2013, pemerintah tengah membahas keputusan terakhir dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang.
“Jadi kami sepakat untuk menyelesaikan semua dengan perundingan langsung tidak melalui arbitrase. Sekarang kan sedang berlangsung, dan saya update terus menerus. Saya optimis bisa diselesaikan,” kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat, Selasa (12/11/2013).
Hidayat mengatakan nilai pengembalialihan yang sudah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) relatif tidak ada perubahan. Kalau pun harus melalui jalur arbitrase, katanya, pemerintah Indonesia menyatakan siap untuk menghadapi.
“Plan A adalah perundingan, dan Plan B arbitrase, keduanya kami siap,” katanya.
Meski begitu, lanjut Hidayat, pemerintah Indonesia berusaha untuk menghindari arbitrase karena bakal memakan waktu yang cukup panjang.
“Untuk itu hari ini diteruskan perundingannya, kalau sudah sepakat kami langsung selesaikan transaksi. Saya belum berani ngomong dan saya masih stand by,” imbuhnya.
Meski begitu, Hidayat belum bisa memastikan kapan perundingan tersebut akan berakhir.
Sebelumnya, terdapat kabar bahwa pihak jepang masih mengakui 100% saham PT Inalum karena belum terselesaikannya porses pengambilalihan tersebut.
Namun, hal itu sempat dibantah oleh Hidayat karena sesuai dengan master agreement (MA), PT Inalum sudah 100% menjadi milik Indonesia tetapi belum melakukan penyelesaian pembayaran.
Diketahui, nilai pembayaran yang sudah diaudit pada 31 Maret 2013 yakni US$424 juta, dan hasil audit BPKP pada 31 Oktober 2013 tidak akan jauh dari hasil proyeksi sebelumnya yakni US$558 juta. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
