Bisnis.com, MALANG - Pengembang meminta agar dana stimulan dari pemerintah berupa proyek prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dinaikkan dengan mengalihkan sebagian alokasi anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Wakil Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur Tri Wediyanto mengatakan jika dana FLPP dari pemerintah pada 2014 berkurang sebenarnya tidak menjadi masalah karena memang serapan rumah bersubsidi pada 2013 memang tidak sesuai target dan pada 2014 diperkirakan semakin seret berkaitan dengan naiknya harga rumah sebesar 20%.
“Daripada dananya tidak dimanfaatkan, lebih baik dialihkan untuk memberikan stimulan PSU pada proyek perumahan bersubsidi,” kata Tri di Malang, Kamis (7/11/2013).
Seperti diberitakan, pengembang menilai rendahnya anggaran yang ditetapkan untuk penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema FLPP 2014 menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani perumahan.
Target penyaluran KPR-FLPP 2013 sebesar 121.000 unit, namun realisasinya hanya 75.507 unit.
Seperti di Jatim sendiri, kata Tri, target penyediaan rumah bersubsidi pada 2013 sebesar 25.000 unit, namun realisasinya hanya sekitar 40% sampai dengan akhir Oktober 2013.
Dengan demikian, maka dana alokasi FLPP itu bisa dialihakan untuk bantuan PSU untuk proyek perumahan bersubsidi terkait dengan rencana kenaikan harga rumah tipe tersebut sebesar 20%.
Dengan adanya bantuan tersebut, maka diharapkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa tetap kuat.
Jika tanpa adanya bantuan PSU, maka pengembang otomatis membebankan biaya tersebut kepada end user sehingga harga rumah menjadi lebih mahal dengan cara menaikkan uang muka. Dampaknya, serapan rumah tipe tersebut menjadi melemah.
Pemerintah memang membantu pengembang dalam penyediaan PSU, namun jumlahnya tidak signifikan.
Dia mencontohkan, proyek perumahan yang jumlahnya sebanyak 450 unit, namun bantuannya biasanya hanya sekitar 50 unit. Tidak terlalu signifikan.
Namun jika ternyata permintaan rumah bersubsidi tinggi pada tahun depan, maka pemerintah perlu menaikkan alokasi dana FLPP 2014 lewat APBN-Perubahan.
Peningkatan alokasi dana FLPP itu penting agar backlog perumahan bisa cepat dikurangi. Di Jatim saja, angka backlog perumahan sudah mencapai 700.000 unit.
Terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga rumah bersubsidi sebesar 20%, menurut dia, cukup positif mendorong pengembang agar lebih bergairah dalam menyediakan rumah.
Namun bila dibandingkan kenaikan harga bahan bangunan dan ongkos tukang serta kenaikan harga tanah, maka kenaikan sebesar 20% masih belum mencukupi. Idealnya kenaikannya mencapai 30%.
Kenaikan bahan material bangunan sudah mencapai 20%, sedangkan onmgkos tukang 15%. Kenaikan harga tanah lebih tinggi mencapai 30%-40% per tahun.
