Bisnis.com, JAKARTA --Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP, mencemaskan beban belanja subsidi BBM akan menumpuk pada 2015, yang artinya akan membebani pemerintahan baru setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lengser.
Pasalnya, belanja subsidi BBM APBN-P 2013 yang digeser ke tahun fiskal 2014 saja sudah Rp10 triliun. Belum lagi utang Rp600 triliun yang jatuh tempo pada 2014.
“Kalaui 2014 di-carry over lagi, semua menumpuk di 2015, membebani pemerintah berikutnya. Belum apa-apa, mereka sudah ketiban beban,” ungkapnya, Selasa (24/9/2013).
Rencana ini, lanjutnya, bertolak belakang dengan pernyataan Presiden SBY yang menyebutkan APBN 2014 tidak akan membebani pemerintahan selanjutnya.
Dolfie menuturkan masa akhir pemerintahan SBY meninggalkan kondisi keuangan negara yang tidak sehat, tercermin dari keseimbangan fiskal yang defisit selama 3 tahun terakhir. Padahal, sejak 2000 hingga 2011, APBN tidak pernah mencatatkan defisit.
Pihaknya menuntut pemerintah mengerem belanja pegawai, barang dan subsidi seiring penurunan pendapatan negara.
Sementara itu, ditanya mengenai upaya ekstra untuk menekan konsumsi BBM tahun ini, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Edy Hermantoro enggan menjelaskan dengan alasan masih harus dibahas dengan Banggar DPR.
“Jangan mendahului DPR. Besok (25/9) akan kami sampaikan,” katanya.
