Bisnis.com, BANJARMASIN - Salah satu skenario untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, menurut Dahlan Iskan, adalah memacu produksi minyak guna mengurangi impor BBM.
Namun ternyata proses perizinan terlalu berbelit. "Untuk menaikkan produksi minyak, sulitnya bukan main. Kesulitan dimulai dari perizinan," kata Dahlan Iskan, saat memberi sambutan pada pembukaan Kongres Persatuan Wartawan Indonesia di Banjarmasin, Kamis (19/9).
Betapa tidak ruwet, untuk mengurus izin terkait produksi minyak, agar Pertamina bisa menggali minyak saja, harus urus 284 izin, baru bisa kerja. "Kita orang pemerintah pun tertawa juga denger ada 284 izin dan lihat ruwetnya perizinan ini. Padahal pemerintah juga yang punya wewenang untuk mengubah," kata Dahlan.
Dia merinci, perizinan terbanyak dari kementerian perhubungan 54 izin, termasuk izin melintas jalan, lintas sungai, lintas rel dan banyak lagi. Terlebih ada ketentuan prinsip bahwa seluruh barang yang mengapung di atas laut dianggap sebagai kapal. "Maka termasuk RIG, harus dikenai izin dari perhubungan karena dianggap kapal," katanya.
Dari Kementerian ESDM pun perlu 40 izin, dan dari Pemda perlu 50 jenis izin.
Kalau ditotal, kesemuanya butuh 600 ribu lembar dokumen. "Presiden pun bilang Ini Negara Kesatuan Perizinan Indonesia. Karena itu Pak Presiden bertekad akan membereskan ini, sebagai warisan beliau," lanjut Dahlan lagi.
Menurut Dahlan, akan bersejarah kalau soal perizinan ini bisa disederhanakan secara radikal. Sebab sudah ada UU pelayanan terpadu satu pintu, dimana instansi yang punya wewenang mengeluarkan izin bisa melimpahkan ke instansi satu pintu.
