Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian menyiapkan Rp400 juta untuk mendongkrak daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM) melalui program gugus kendali mutu (GKM) sebagai salah satu upaya persiapan menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015.
Direktur Jenderal IKM Kemenperin Euis Saedah mengatakan program GKM tersebut dilakukan setiap 2 tahun sekali dengan mengirimkan fasilitator ke daerah-daerah untuk menyeleksi beberapa produk-produk IKM."November ini kami lakukan [GKM] di Jogjakarta.
Pada tahun pertama akan dilakukan seleksi, pemilihan dan pembinaan supaya tahun berikutnya bisa lebih meningkatkan mutu," jelasnya usai membuka pameran Industri Kreatif Yogjakarta di Kantor Kementerian Perindustrian, Selasa (17/9/2013).
Dalam program tersebut, IKM akan melewati 3 tahapan yakni kualitas manajemen produksi, pencapaian daya saing dalam negeri dan terakhir siap mengekpor produk IKM.
"GKM [ide] ini berasal dari Jepang, oleh fasilitator nanti akan diajarkan bagaimana peraturan ber-IKM, kerapihan, lalu persoalan apa saja di dalam IKM supaya bisa diperbaiki untuk mencapai standar dan mutu," jelasnya.
GKM, lanjut Euis, juga sebagai upaya untuk mendorong pengusaha IKM memperoleh label standar nasional Indonesia (SNI).
Pada 2014, Kemenperin menargetkan IKM di sektor garmen, fashion, batik mark, helm dan furnitur untuk SNI. Dia mengakui bahwa biaya proses SNI memang mahal, sehingga cukup sulit dicapai, misalnya untuk garmen membutuhkan biaya sekitar Rp10 juta-Rp15 juta.Khusus untuk IKM yang menggunakan bahan dasar kayu.
Kemenperin mengaku menyiapkan Rp2,7 miliar untuk 100 sertifikasi verifikasi legalitas kayu (SVLK) atau 100 IKM yang akan ekspor seperti ke Eropa.
"Nanti pada 30 September 2013, [importir] Eropa akan menandatangani [kerjasama] bahwa mereka menerima produk-produk berbahan kayu dari Indonesia [yang sudah SVLK], karena mereka tidak mau kalau bahan industri itu ilegal logging," ujar Euis.
