Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai harga kedelai sejak nilai tukar rupiah terpuruk sudah irasional. Namun, Pemprov Jateng kini tengah mengkaji pemberian subsidi harga kedelai kepada masyarakat pascamelambungnya bahan baku pembuat tempe tahu di pasaran.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama SKPD terkait telah membahas kemungkinan pemberian subsidi namun hingga kini hal itu masih dalam kajian dan belum dibahas lebih lanjut.
"[stabilisasi harga kedelai] ada beberapa hal seperti kemungkinan kita memberikan subsidi hasil panen apalagi karena produksi di Jateng memang lebih kecil dari kebutuhan," katanya di Semarang, Selasa (10/9/2013).
Upaya lain, pemprov masih melakukan pengumpulan data mengenai produksi dan kemungkinan teknologi pertanian kedelai dengan menggandeng beberapa Perguruan Tinggi di Jateng dan DIY mengingat satu dekade terakhir budidaya kedelai di wilayah ini berkurang karena sulitnya budidaya.
"Sekarang ini mau tidak mau kedelai harus impor, padahal tahun 1990-an kita masih bisa memenuhi kebutuhan tetapi karena sulit dan rumit jadi terpancing untuk membeli, yang paling gampang ya impor," lanjutnya.
Menurutnya, budidaya kedelai di Jateng menurun dipengaruhi oleh repotnya proses pembibitan hingga masa panen, terlebih dari riset Perguruan Tinggi dan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyatakan ada 7 hama pada masa penanaman hingga panen kedelai.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian Perdagangan Jateng, Listyati Purnama Rusdiana memastikan persediaan kedelai Jateng masih memenuhi untuk 2-3 minggu ke depan.
"Inti permasalahan tidak di stok karena hasil pantauan di lapangan dalam 2-3 minggu kedepan masih cukup, tetapi pengaruhnya saat ini karena penurunan nilai tukar rupiah sehingga harga komoditas impor naik," ujarnya.
Stabilisasi harga kedelai telah diupayakan dengan meminta distributor memberikan harga lebih rendah untuk perajin tempe tahu, namun karena mayoritas merupakan industri kecil maka harga yang jual melebihi Rp7.700 terlalu tinggi bagi industri.
Listyati menuturkan produksi kedelai lokal Jateng hanya 15% dari total kebutuhan sehingga 85% otomatis menggunakan kedelai impor yang selama ini sudah cocok untuk pembuatan tempe tahu.
Harga jual perajin (HJP) kedelai, katanya, sudah ditentukan pemerintah dimana pada Juni HJP hanya Rp7.450 per Kg, Juli mencapai Rp7.700 per Kg.
"Pemerintah sudah menetapkan harga jual perajina, tetapi pada Agustus dan saat ini tidak bisa dikeluarkan HJP-nya karena faktornya nilai tukar yang sewaktu-waktu berpengaruh pada komoditas impor," lanjut dia.
Mengenai subsidi untuk stabilisasi harga, Dinperindag bersama jajaran terkait masih melakukan kajian dan penghitungan kebutuhan terlebih dahulu sebelum memutuskan pemberian subsidi.
Pada 2008 diketahui Jateng menerima subsidi Rp1000 per Kg dari pemerintah pusat mencapai sebesar Rp70 miliar untuk stabilisasi harga kedelai, namun kali ini pemerintah tidak merencanakan pemberian subsidi sehingga pemda mencari solusi terkait hal itu.
Pengamat ekonomi UGM Sri Adiningsih menegaskan perlunya pengelolaan tataniaga dan upaya membangun swasembada kedelai dengan mendorong kembali pertanian kedelai.
"Sejak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, harga kedelai impor terus naik dan imbasnya hingga tingkat perajin tahu dan tempe yang harus beli bahan baku harga Rp9.000 per kg, ini sudah irasional," singkatnya.
Ia melihat pemerintah terkesan enggan untuk mengintervensi pasar kedelai, meski harga jual di pasar semakin melambung.
