Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia menyerukan agar Amerika Serikat menarik stimulus moneter secara bertahap alias tidak sekaligus sehingga risiko arus modal keluar dari negara berkembang dapat diantisipasi.
Menteri Keuangan M.Chatib Basri mengatakan bank sentral AS The Federal Reserve semestinya menyusun semacam peta jalan (road map) pengurangan stimulus (tapering off quantitative easing).
Langkah itu akan membuat negara berkembang berhitung seberapa besar potensi arus modal keluar (capital outflow) dan menyusun antisipasinya.
Hingga kini, belum ada kepastian mengenai kapan The Fed mulai mengurangi pembelian obligasi yang biasanya US$85 miliar per bulan, meskipun investor menduga tapering off dimulai bulan ini angka pengangguran yang menjadi salah satu sinyal pemulihan ekonomi AS itu turun.
“Saya tidak punya kuasa untuk melarang Bernanke (Ben S. Bernanke, Gubernur The Fed), tapi kan bisa mereka bilang September mau ambil berapa, terus selanjutnya berapa. Kalau jelas, kan kita bisa antisipasi,” katanya, Senin (9/9/2013).
Pemerintah sudah menagih penjelasan dari AS sejak lama, tetapi hingga kini belum mendapat tanggapan memuaskan.
Chatib berharap usulan itu dibahas lagi dalam pertemuan tahunan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) yang dihelat di Washington D.C. Oktober mendatang.
Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi sikap Presiden AS Barack Obama yang langsung merespons keberatan sejumlah negara mengenai rencana mendadak penarikan stimulus dalam pertemuan pemimpin Kelompok 20 (G20) di St.Petersburg, Rusia, pekan lalu.
Keberatan itu pun diakomadasi dalam deklarasi pemimpin G20 yang menyatakan kebijakan makroekonomi suatu negara harus mempertimbangkan dampaknya terhadap negara lain.
“Ada untungnya juga. Dengan itu, Indonesia punya posisi sehingga pembahasan menjadi mudah,” ujar Chatib.
Dalam pertemuan G20 itu, Obama menyampaikan 3 hal untuk merespons keberatan tersebut.
Pertama, menyadari kebijakan moneter AS akan berdampak terhadap negara-negara berkembang sehingga diperlukan koordinasi.
Kedua, Obama sebagai Presiden tidak dapat mengatasnamakan The Fed, tetapi dia setuju harus ada semacam konsultasi antara bank sentral dengan pemerintahannya sebelum menelurkan kebijakan.
Ketiga, negara berkembang harus menyelesaikan isu domestik dan tidak hanya menyalahkan pengurangan quantitative easing sebagai satu-satunya penyebab gejolak ekonomi di banyak negara berkembang saat ini.
Isu defisit fiskal dan transaksi berjalan harus diatasi untuk mereformasi struktur ekonomi dan meraih kepercayaan pasar. (ra)
