Bisnis.com, JAKARTA--Pemanfatan teknologi informasi (TI) diyakini terus berkembang di Tanah Air. Peningkatan jumlah pengguna Internet menjadi salah satu indikasinya.
Saat ini diperkirakan terdapat 63 juta penduduk Indonesia terhubung ke dunia maya dan bakal menembus 107 juta hingga akhir tahun depan.
Sayang pemanfaatan TI untuk urusan produktif khususnya di kalangan usaha kecil menengah (UKM) dinilai masih minim.
Bagaimana langkah pemerintah memacu penggunaan TI di sektor ini? Berikut wawancara Bisnis.com dengan Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan seusai diskusi Micro-multinationals: SMEs Go Global bersama Google di Nusa Dua, Bali pekan lalu.
Bagaimana perkembangan UKM di Indonesia saat ini?
Saya pikir menuju ke arah yang baik. Di Indonesia terdapat lebih dari 56,5 juta UKM di berbagai bidang.
Mereka salah satu tulang punggung ekonomi Nasional menyumbang 57% GDP (gross domestic product). UKM juga menampung hingga 97% dari total tenaga kerja saat ini.
Apakah kondisi itu sudah memenuhi target pemerintah?
Tentu saja kami berusaha memacu pertumbuhan wirausaha baru. Jumlah wirausahawan saat ini baru mencapai 1,56% dari seluruh penduduk di Indonesia.
Idealnya ada 2% wirausahawan dari populasi. Kami menargetkan tahun depan jumlah itu sudah tercapai.
Apa strategi pemerintah untuk memacu wirausaha baru?
Berbagai program sudah dijalankan. Kementerian Koperasi dan UKM juga mempersiapkan pelajar dan mahasiswa, mendekati organisasi kepemudaan dan universitas. Banyak ide bisnis kreatif dan startup baru dari mereka.
Setiap kegiatan produktif akan didorong. Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) juga terus berjalan menggandeg sejumlah pihak seperti Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia).
Saya kira dukungan itu juga datang dari banyak pihak termasuk kalangan pengusaha dari berbagai sektor.
Provider Internet dan operator telekomunikasi juga mendukung khususnya untuk pemanfaatan TI bagi UKM.
Sejumlah perusahaan asing pun siap membantu perkembangan UKM di Indonesia melalui program corporate social responsibility (CSR). Beberapa perusahaan Korea Selatan sudah siap melakukan itu.
Apa sebenarnya kendala yang dihadapi UKM di Indonesia?
Dari dahulu akses modal sering dianggap sebagai kendala, tapi sebenarnya pemerintah pun sudah memberikan akses untuk itu.
Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak bergulir sampai sekarang sudah mencapai 9 juta.
Memang antara permintaan dan suplai (KUR) tidak sebanding tapi pencapaian itu cukup menggembirakan.
Sampai akhir tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp40 triliun sedangkan yang sudah terealisasi saat ini sekitar Rp27 triliun.
Dana CSR perusahaan-perusahaan luar negeri juga bisa membantu UKM mengakses modal.
Salah satu yang cukup kami apresiasi adalah kewirausahaan oleh perempuan. Mereka berkembang baik.
Bahkan dilihat dari non performing loan (NPL) pinjaman mereka kebanyakan justru di bawah 1%. Kondisi yang baik.
Apakah sektor TI dapat menunjang pertumbuhan wirausaha baru?
Tentu saja teknologi sangat berperan penting apalagi di masa sekarang. Tren sudah ke arah online dan pemanfaatan Internet.
Dengan dukungan teknologi khususnya Internet membuat UKM akan semakin efektif menjaring konsumen. Banyak hal menjadi efisien.
Tak sedikit UKM sudah menggunakan bantuan TI dalam bisnisnya. Saya perkirakan dari total UKM yang ada sebanyak 30% sampai 40% sudah menggunakan TI untuk bisnisnya.
Industri TI bahkan sudah membuktikan kekuatannya dengan catatan pertumbuhan mencapai 7% tahun ini.
Yang harus dilakukan adalah memfasilitasi akses UKM ke teknologi dengan bantuan pihak swasta. Kami sudah bekerja sama dengan Microsoft dan sekarang dengan Google.
Kerja sama itu sifatnya saling menguntungkan, win win, karena UKM dapat memanfaatkan produk teknologi dari perusahaan-perusahaan itu untuk menunjang bisnis dan sebaliknya Google dan Microsoft juga diuntungkan karena pasar produk mereka semakin luas.
Bagaimana dengan kendala infrastruktur TI?
Pembangunan infrastruktur terus dilakukan oleh pemerintah termasuk dari swasta yang bergerak di sektor itu. Dari sektor selular akses mobile Internet sekarang juga semakin mudah.
Kementerian Koperasi dan UKM akan bekerja sama dengan kementerian lain untuk mendukung UKM termasuk dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Masing-masing memiliki program dan anggaran sendiri namun tentu saja sinergi mungkin saja dilakukan untuk program dukungan bagi UKM.
Skalanya akan lebih besar. Regulasi dan kebijakan saat ini pun diarahkan untuk mendukung UKM.
Apakah akan ada insentif baru untuk UKM?
Belum lama kan keluar Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013 (tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu) itu salah satu bentuk insentif bagi UKM karena pajak dipungut hanya 1% dari omzet.
Memang ada acuan lain untuk pajak tapi PP itu memudahkan UKM. Kebijakan ini juga mendorong UKM untuk lebih baik dalam proses pembukuan usahanya. (ra)
