Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) untuk mempercepat proses pembangunan kilang di dalam negeri yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
Djoko Siswanto, Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, mengatakan dengan adanya Keppres tentang pembangunan kilang, pengerjaannya bisa diawasi oleh semua pihak. Selain itu, Keppres akan mempercepat proses perizinan hingga pembangunannya karena menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Keppres itu untuk menentukan pembangunan kilang di dalam negeri. Sebetulnya kilang yang ada saat ini kan dibangun oleh dana APBN juga, jadi tidak terlalu sulit sebenarnya,” katanya di Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Djoko mengungkapkan pembangunan kilang itu juga harus didukung semua pihak, seperti program konversi BBM ke bahan bakar gas yang saat ini dikerjakan. Program konversi menjadi fokus pemerintah dan seluruh kegiatannya diawasi oleh penegak hukum dan lembaga audit.
Menurutnya, saat ini pihaknya tidak dapat memaksa badan usaha non-Pertamina yang menyalurkan BBM untuk membangun kilang di dalam negeri. Alasannya, keuntungan badan usaha non-Pertamina dari penyaluran BBM belum terlalu besar.
“Kilang itu kan investasinya besar, sedangkan volume untuk dijual di dalam negeri masih kecil. Produksi dari kilang yang mereka miliki di luar negeri saja sudah bisa mencukupi untuk kebutuhan BBM di dalam negeri,” jelasnya.
Dia juga menyebutkan harga BBM dari kilang dalam negeri saat ini lebih mahal 5% dari Mid Oil Palts Singapore (MOPS). Hal itu disebabkan kilang yang ada saat ini sudah tua sehingga memerlukan biaya operasional yang lebih tinggi.
