Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian akan fokus mendorong produksi komponen ponsel dalam negeri hingga mampu beroperasi paling lambat pada akhir tahun depan melalui beberapa skema insentif dan pengetatan importasi.
Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin Budi Darmadi menyebutkan saat ini memang belum ada produsen lokal yang resmi mendapatkan Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Produksi untuk ponsel. Namun, sebagian besar telah menyatakan kesiapan dan tengah menggodok rencana produksi.
"Yang sudah punya rencana itu 7-8 produsen lokal yang sudah cukup berkembang. Ini harus dimulai sekarang. Kalau produsen bergerak cepat bisa mulai produksi Agustus 2014, atau paling lambat akhir tahun depan," ujar Budi, di sela-sela Halal Bihalal Kemenperin, Rabu (14/8/2013).
Adapun, beberapa skema insentif yang sudah disiapkan pemerintah untuk mendorong industri dalam negeri di antaranya pembebasan bea masuk untuk bahan baku melalui Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).
Selama ini sudah ada beberapa jenis bahan baku komponen yang mendapatkan BMDTP, salah satunya plastik dengan pagu Rp150 miliar dan telah memiliki rencana impor barang (RIB) 93%. Selain itu, ada pula skema insentif pembelian mesin produksi dari BKPM, tax allowance dan tax holiday.
"Mindset-nya harus diubah. Importir itu short term, sementara kita ingin bangun industri yang long term. Perlu waktu. Hitungan return on investment (ROI)-nya jangka panjang, bisa 7-8 tahun, mungkin malah 2 tahun pertama rugi," tutur Budi.
Budi optimistis produksi komponen ponsel Indonesia dapat bersaing dengan produk impor. Pemerintah akan memperketat importasi untuk meminimalisasi masuknya komponen ilegal yang tidak bayar pajak. Dengan begitu, dia yakin produk dalam negeri justru akan memiliki peluang lebih besar untuk diserap pasar, bahkan diekspor.
"Kita punya kemampuan, jadi jangan khawatir. Kalau takut bersaing, kita akan impor terus," pungkasnya.
