Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian M. Hatta Rajasa mendukung rencana Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigasi pada sejumlah instansi terkait yang terlibat layanan di pelabuhan Tanjung Priok.
M. Hatta menjelaskan pihaknya mendukung langkah Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan kinerja pada sejumlah lembaga pemerintahan untuk menilai efektivitas kinerja.
“Saya setuju diberikan sanksi [bila] ada instansi yang tidak mempraktekkan good governance,” ujarnya di sela-sela kunjungan arus mudik bersama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Terminal Bus Kampung Rambutan, Senin (5/8/2013).
Sebelumnya Badan Pemeriksaan Keuangan akan melakukan pemeriksaan kinerja sejumlah instansi terkait untuk mengidentifikasi lamanya waktu inap kontainer (dwelling time) dan waktu tunggu kapal (waiting time) di pelabuhan Tanjung Priok.
Pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksaan Keuangan berlangsung selama 15 hari, yaitu 5 hari sebelum Lebaran 2013 dan 10 hari setelah Lebaran 2013. Pemeriksaan kinerja itu dapat ditingkatkan menjadi audit investigasi.
Sejumlah instansi pemerintahan yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Balai Karantina Pengawas Obat dan Makanan, Otoriotas Pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia II dan PT Jakarta International Container Terminal (JICT).
Hatta menegaskan pihaknya mendesak sejumlah instansi terkait untuk segera menekan dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok sehingga dapat berjalan sesuai rencana pemerintah yaitu 4 hari. “Importir juga harus segera pindahkan barangnya jangan biarkan lama-lama,” katanya.
