Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengusaha Minta Jalur Hijau dan Prioritas Ditambah

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk mengurangi waktu tunggu (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, kalangan pengusaha meminta agar pemeriksaan barang dilakukan di masing-masing pabrik. Untuk itu, pengusaha berharap agar perusahaan yang masuk jalur prioritas

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk mengurangi waktu tunggu (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, kalangan pengusaha meminta agar pemeriksaan barang dilakukan di masing-masing pabrik. Untuk itu, pengusaha berharap agar perusahaan yang masuk jalur prioritas dan jalur hijau ditambah.

Untuk diketahui, terdapat 3 jalur pemeriksaan kargo di pelabuhan yaitu jalur prioritas (MITA), jalur hijau dan jalur merah. Rata-rata dwelling time pada jalur MITA sepanjang Januari hingga Mei 2013 mencapai 4,7 hari. Rata-rata dwelling time pada jalur hijau pada periode yang sama mencapai 6,15 hari dan pada jalur merah 10,45 hari.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan untuk bisa mempercepat pemeriksaan di Pelabuhan Tanjung Priok, pihaknya mengusulkan ke pemerintah agar pemeriksaan barang perusahaan-perusaahaan besar dan terpercaya bisa dilakukan di pabrik masing-masing. Pasalnya, bila seluruh barang yang masuk ke pelabuhan masuk ke Jalur Merah, justru akan memakan waktu tunggu yang lebih lama.

Oleh karena itu, sebagai antisipasi darurat, khususnya menjelang Lebaran, dia meminta perusahaan besar/multinasional tidak perlu masuk ke Jalur Merah, namun ke Jalur Hijau dan Jalur Prioritas.

“Sekarang hampir semuanya masuk jalur merah. Yang masuk jalur hijau dan prioritas hanya sekitar 130 perusahaan, padahalnya harusnya bisa sekitar ribuan perusahaan,” kata Sofjan di Kantor Kemenperin, Senin (22/7/2013).

Menurutnya, ada sekitar 80 % perusahaan yang melalui Pelabuhan Tanjung Priok yang bisa melalui Jalur Hijau dan Jalur Prioritas. Dia yakin, perusahaan nakal atau penyelundup masuk ke dalam 20%.

“Kami ingin 80% perusahaan dipermudah dengan bisa masuk jalur hijau dan prioritas. “ Pihaknya yakin cukup mengetahui perusahaan-perusahaan mana saja yang memang dikategorikan nakal. Pihaknya juga sudah memberikan datanya kepada pemerintah dan bisa segera dicek ke masing-masing asosiasi.

Selain itu, usulan penanganan jangka pendek lainnya adalah dengan memperbaiki infrastruktur di sekitar pelabuhan. Dia meminta, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan daerah setempat bisa memperbaiki jalanan di sekitar yang rusak.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Riendy Astria
Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper