Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia menilai proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) akan mematikan moda transportasi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan meskipun proyek itu mendorong transportasi darat.
Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI) Wahyono Bimarso mengatakan ada empat catatan mengapa pihaknya menolak pemerintah meneruskan rencana proyek yang diperkirakan akan menelan investasi ratusan triliunan itu.
Pertama, jembatan itu akan menjadi jalanan bagi truk-truk yang membawa peti kemas dengan ukuran besar yang sebelumnya dibawa lewat angkutan laut.
Kedua, adanya jembatan itu berpotensi membuat moda transportasi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) akan tenggelam.
“Ini mematikan ASDP, karena kalau misalnya dana ratusan triliun itu dipakai untuk mengembangkan sarana transportasi laut, di mana Indonesia adalah negara kepulauan, tentu itu lebih baik. Penggunaan angkutan ferry akan berkurang,” katanya.
Ketiga, ada kecenderungan pemerintah menjual negara karena investor yang akan menggarap proyek Jembatan Selat Sunda tak bisa ditampik bakal meminta konsesi. “Ini menjual negara, investor minta konsesi di Pulau Jawa bagian Barat dan Pulau Sumatra bagian Selatan,” katanya.
Wahyono yang juga Sekretaris Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menegaskan catatan keempat yakni ketimpangan perekonomian di Indonesia Timur dan Barat semakin berjarak.
Menurutnya, JSS akan mendorong pergerakan angkutan barang dan penumpang ke wilayah Barat Indonesia, sedangkan wilayah Timur semakin tidak bisa mengejar karena sektor laut belum didukung secara penuh.
Hingga saat ini pemerintah masih berkomitmen untuk meneruskan proyek Jembatan Selat Sunda atau pembangunan Kawasan Strategis dan Infratruktur Selat Sunda.
