Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah harus menjamin stabilitas harga pangan dan tarif angkutan umum jika skema subsidi tetap masih diberlakukan pada 2014 agar tidak mengerek inflasi.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani menilai gagasan skema subsidi tetap bagus diterapkan karena akan membuat masyarakat terbiasa dengan naik turunnya harga bahan bakar minyak (BBM).
“Akan tetapi, harga pangan harus dikendalikan. Biaya transportasi juga harus dikendalikan karena biasanya tarif ikut naik kalau harga BBM naik, tapi giliran harga BBM turun, dia tidak ikut turun, ” katanya, Minggu (14/7/2013).
Pemerintah, lanjutnya, harus mematok maksimum kenaikan tarif angkutan. Bila perlu, pemerintah memberikan subsidi bagi transportasi umum.
Kendati demikian, Aviliani menilai skema subsidi tetap sebaiknya hanya solusi antara atau jangka menengah. Secara jangka panjang, pemerintah harus mengarahkan subsidi BBM kepada orang, bukan lagi barang.
Jika tidak, dengan disparitas harga yang masih rendah antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi, masyarakat tetap akan mengonsumsi BBM fosil dan tidak beralih ke gas atau energi alternatif lainnya.
“Menurut saya, [penerapan skema subsidi tetap] 2 tahun paling lama. Setelah itu, subsidi ke orang harus diterapkan berbarengan dengan kesiapan infrastruktur gas dan energi baru terbarukan lainnya. Kalau tidak, orang tidak akan mau beralih ke energi lain,” jelasnya.
Menteri Keuangan M.Chatib Basri menyampaikan pihaknya masih melakukan pengkajian terhadap ide itu, terutama dampaknya terhadap daya beli masyarakat, inflasi dan anggaran.
Kendati demikian, dampak terhadap daya beli masyarakat masih dapat dikendalikan jika merujuk pada proyeksi inflasi 2014 yang berkisar 3,5%-5,5%.
