BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah mengusulkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dijadikan badan usaha milik negara dengan kepemilikam pemerintah 100%, setelah saham Jepang di perusahaan penanaman modal asing itu diambil alih.
“Yang kuat itu kita ingin jadikan Inalum sebagai BUMN, tetapi untuk jangka panjang harus sinergi dengan penyedia bahan baku. Dari hulu ke hilir harus sinergi,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari di Gedung DPR, Selasa (25/6/2013).
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat menambahkan, begitu diambil alih, manajemen akan diganti untuk kemudian menbicarakan mengenai kepemilikan saham. “Pemerintah daerah juga ikut serta, kita tetapkan manajemen baru dan kebijakan baru,” tambahnya.
Namun, yang dikhawatirkan adalah kinerja baru para pekerja Indonesia. Pihaknya berharap kinerja perusahaan tidak akan berubah seiring dengan berubahnya manajeman. “Yang dikhawatirkan kinerja menurun, jangan sampai itu terjadi.”
Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sisanya 58,87% dimiliki oleh konsorsium NAA. Konsorsium ini beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebagai wakil pemerintah Jepang dan 12 perusahaan swasta Jepang.
Kontrak kerja sama pengelolaan Inalum oleh Jepang akan berakhir pada Oktober tahun ini. Saat ini pemerintah sudah menyiapkan dana untuk mengambil alih sebesar Rp7 triliun yang berasal dari APBNP 2012 sebesar Rp2 triliun dan APBNP 2013 sebesar Rp5 triliun.
