BISNIS.COM, JAKARTA-Bantuan Langsung Sementara Masyarakat sebagai kompensasi atas penaikan harga BBM bersubsidi dinilai bukan jawaban yang akan menyelesaikan persoalan kemiskinan di negeri ini.
"Ini tidak berpengaruh kepada peningkatan daya beli masyarakat. Data yang kita punya masih semrawut," kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati.
Menurut dia, penerima BLSM adalah sebanyak 15,5 juta rumah tangga. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS), per September 2012 menyebutkan bahwa penduduk miskin Indonesia adalah sebanyak 28,6 juta jiwa dengan nilai garis kemiskinan sebesar Rp260 ribu per bulan.
"Jumlah itu kira-kira setara dengan 7 juta rumah tangga. Yang 6,5 juta rumah tangga bisa jadi tidak tepat sasaran," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan data masyarakat miskin by name, by address yang tidak pasti, maka ketepatan terhadap sasaran BLSM sangat sulit dicapai.
"Akibat ketidakjelasan inilah penyaluran secara nyata di lapangan sangat berpotensi tidak tepat sasaran. Beberapa badan survei telah mengeluarkan hasil studinya bahwa dana BLSM yang tepat sasaran hanya 60%".
Kalau pun tepat sasaran, paparnya, BLSM tidak tepat karena ketidaksesuaian dengan budaya Indonesia yang belum bisa mengatur keuangannya dengan baik.
"Dana bantuan langsung semacam itu tidak digunakan masyarakat untuk menopang kebutuhan biaya hidup. Kalau sudah terima uang, tidak diatur untuk satu bulan, padahal harus bertahan satu bulan".
Namun sebaliknya, ia menambahkan, setelah masyarakat menerima uang BLSM malah dibelikan pulsa atau hal-hal yang kurang penting.(antara/yus)
