.jpg)
BISNIS.COM, JAKARTA – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) merekomendasikan agar wilayah Jakarta dan sekitarnya cukup menjadi basis produksi peranti teknologi informasi dan komunikasi serta industri alat angkutan.
Ketua Dewan Pengawas KPPOD Djisman Simanjuntak mengatakan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) cocok menjadi pusat industri peranti TI dan komunikasi serta alat angkutan yang bersifat padat modal.
Pasalnya, Jabodetabek sudah tidak kondusif lagi bagi pengembangan industri padat karya mengingat upah minimum yang relatif tinggi dibanding daerah lain.
“Di situ [Jabodetabek] nanti dikembangkan industri ICT [information and communication technology] dan alat angkutan dengan sistem produksi global. Kita produksi di tempat tertentu, tetapi untuk menyuplai kebutuhan global,” katanya seusai Forum Dialog Investasi yang digelar KPPOD hari ini, Senin (17/6/2013).
Namun, sistem jaringan produksi global yang mempersyaratkan kondisi logistik yang andal. Daerah yang menjadi basis produksi harus memiliki pelabuhan ekspor sehingga mampu menyuplai langsung perangkat ICT yang biasanya bermarjin rendah ke berbagai negara.
Jika suplai terganggu karena hambatan logistik, maka sistem jaringan distribusi global akan terganggu yang dapat memicu investor hengkang.
Sementara itu, daerah di Jawa di luar Jabodetabek, disiapkan untuk menampung industri padat karya mengingat upah minimum yang relatif lebih rendah.
Adapun Sumatra disiapkan untuk basis produksi komoditas perkebunan, seperti karet dan kelapa sawit. Kalimantan untuk pertambangan dan lumbung energi. Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara dan Bali untuk perikanan dan pariwisata.
Djisman menuturkan sebagian rekomendasi sudah ada dalam konsep Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), tetapi sayangnya kurang menonjolkan aspek konektivitas internasional.
“MP3EI hanya menonjolkan konektivitas lokal, seperti Sumatra Jawa, Makassar dan sekitarnya. Padahal untuk menjadi bagian global production system, pengiriman ke luar negeri harus direct. Setiap pusat industri harus memiliki pelabuhan ekspor,” tuturnya.
