BISNIS.COM, JAKARTA–Fraksi PDI-Perjuangan menyodorkan postur RAPBN-P 2013 ‘tandingan’ karena tak puas dengan rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah.
Ketidakpuasan itu terutama berkaitan dengan belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG yang hanya ditambah Rp6 triliun menjadi Rp199,85 triliun berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan panitia kerja (panja) DPR tentang belanja pemerintah pusat.
Perubahan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) memunculkan konsekuensi pembengkakan belanja subsidi Rp58 triliun dari Rp193,1 triliun pada APBN 2013.
Namun, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi diharapkan mampu menekan konsumsi sehingga belanja subsidi BBM dan LPG hanya bertambah Rp6 triliun.
Akan tetapi, PDI-P menolak rencana pemerintah dan mengusulkan agar belanja subsidi BBM dan LPG ditambah Rp48 triliun menjadi Rp242 triliun.
Dengan demikian, total belanja negara menurut versi PDI-P sebesar Rp1.734,36 triliun atau berbeda dengan versi kesepakatan pemerintah dan Banggar yang hanya Rp1.726,19 triliun.
Anggota Fraksi PDI-P, Dolfie OFP, mengatakan pembengkakan belanja subsidi dapat ditutup, a.l. dengan sumber pembiayaan dari sisa anggaran lebih (SAL) Rp40 triliun, bukan Rp30 triliun sebagaimana disepakati pemerintah dan Banggar.
“Kenaikan harga BBM justru akan membebani masyarakat,” katanya dalam rapat kerja Banggar dengan pemerintah, Sabtu (15/6).
Dengan anggaran belanja negara yang lebih besar, sedangkan pendapatan negara dan hibah tak berubah, yakni Rp1.502 triliun, defisit anggaran menjadi 2,46% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini melebar dari kesepakatan pemerintah dan Banggar yang hanya 2,38%.
