BISNIS.COM, JAKARTA--Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dianggap masih menarik bagi investor, meskipun ada rencana pengembalian 16 blok di laut dalam oleh 12 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mengalami kerugian hingga US$1,9 miliar.
Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edy Hermantoro mengatakan pengembalian blok migas oleh KKKS merupakan hal yang biasa dalam industri hulu migas. Hingga saat ini, sudah ada puluhan blok yang dikembalikan kemudian dilelang lagi oleh Pemerintah.
“Kalau ada 12 KKKS rugi sampai US$1,9 miliar kan hal yang biasa, karena eksplorasi di laut dalam memang benar-benar baru dan memiliki tingkat risiko yang sangat besar,” katanya di Jakarta, Kamis (13/6).
Edy mengungkapkan sampai saat ini banyak perusahaan migas internasional yang menyatakan ketertarikannya mengelola blok migas laut dalam yang ada di dalam negeri. bahkan, pihaknya juga telah menerima tawaran joint study untuk mengetahui seberapa besar cadangan migas yang ada di blok tersebut.
Kegagalan KKKS dalam mendapatkan migas dari blok yang dikelolanya, lanjut Edy, dapat disebabkan penggunaan konsepsi sistem perminyakan yang kurang tepat. Apalagi, wilayah yang dikelola tersebut belum dilengkapi oleh data yang lengkap.
Untuk itu, pihaknya akan mengevaluasi kembali data dari blok yang akan dikembalikan tersebut untuk kemudian ditentukan apakah akan dilelang kembali. Evaluasi tersebut juga nantinya akan menggunakan data dari perusahaan yang mengelola sebelumnya, sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau upaya kami ya seperti ini, meminta anggaran untuk melakukan survei seismik 3 dimensi dan 2 dimensi. Selain itu kami kaji kembali intepretasi yang sudah ada,” jelasnya.
Sebelumnya, sebanyak 12 KKKS migas berencana mengembalikan wilayah kerjanya karena gagal mendapatkan cadangan migas yang ekonomis dari 16 blok eksplorasi. Aussie B Gautama, Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas mengatakan 12 KKKS tersebut ingin mengembalikan 16 blok eksplorasi yang dikelolanya karena telah mengalami kerugian mencapai US$1,9 miliar.
Dana tersebut pun tidak akan dikembalikan negara melalui mekanisme cost recovery, karena tidak menghasilkan minyak. Untuk itu, Pemerintah harus menjaga iklim investasi di sektor hulu migas, karena 12 KKKS tersebut berencana mengembalikan wilayah kerja eksplorasinya kepada pemerintah dalam waktu dekat.
Cadangan minyak nasional saat ini sendiri hanya sekitar 3,6 miliar barel dan diperkirakan akan habis dalam waktu beberapa belas tahun dengan asumsi tingkat produksi saat ini, tidak ada penurunan produksi kedepan,serta tidak ditemukan cadangan minyak baru.
