BISNIS.COM, PALEMBANG -- Penyegelan 14 sumur migas yang dikelola PetroChina International Companies Inc di Blok Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Jambi, dinilai dapat merugikan negara dan mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor migas.
Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Sumbagsel Setia Budi mengatakan tindakan penyegelan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Timur, Jambi, itu juga telah melanggar Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 2/2012 tentang peningkatan produksi minyak bumi nasional.
"Seharusnya pemerintah daerah itu membantu dan melancarkan peningkatan produksi minyak bumi nasional. Tindakan penyegelan ini jelas telah merugikan negara,"katanya saat jumpa pers, Kamis (13/6/2013).
Menurut Setia, Pemkab Jabung Timur juga menyampaikan alasan yang terkesan dibuat-buat terkait penyegelan sumur bor tersebut.
Dia mengemukakan Pemkab telah menyampaikan tiga alasan penyegelan, yaitu terkait izin lokasi, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan sumbangan pihak ketiga.
Setia memaparkan Pemkab mengklaim bahwa belasan sumur yang beroperasi di 12 lokasi itu tidak memiliki izin lokasi sehingga harus ditutup. Selain itu pemerintah daerah setempat juga meminta alokasi CSR harus 2% dari dana perusahaan. Alasan terakhir menyangkut nilai sumbangan pihak ketiga yang ditetapkan oleh pemerintah.
Terkait izin, menurut Setia, lokasi sumur tersebut sebetulnya sudah memiliki izin yang telah dibuat oleh operator sumur sebelumnya, salah satunya Devon Energy. Sehingga, dirasa tidak perlu mengurus izin lokasi baru.
"Kami dan Petrochina pun juga telah berinisiatif mengurus izin lokasi baru untuk melengkapi izin lama pada Maret 2012 lalu tetapi sampai sekarang belum terbit,"katanya.
Petrochina mulai masuk ke Blok Jabung pada 2002 dan mengelola sekitar 150 sumur. Sebaran sumur itu berada di 2 kabupaten, yaitu Tanjung Jabung Timur yang saat ini dipimpin oleh Bupati Zumi Zola yang juga mantan selebtritis tanah air dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) itu juga telah berkontribusi besar terhadap pendapatan dana bagi hasil (DBH) kabupaten tersebutnya yang jumlahnha mencapai Rp103,45 miliar pada 2012. Bahkan SKK Migas memproyeksi DBH Jabung Timur bisa meningkat jadi Rp213,88 miliar pada tahun ini.
"Akan tetapi kalau pengelolaan sumur migasnya terganggu dan berlarut-larut ya pemkab itu sendiri juga rugi karena DBHnya bisa turun drastis," ujarnya.
Aksi penyegelan ini sendiri terjadi sejak (24/5/2013) dan masih berlangsung hingga sekarang. Akibatnya, petugas Petrochina mengaku kesulitan untuk melakukan inspeksi dan pemeliharaan sumur.
"Idealnya inspeksi sumur itu dilakukan setiap 4 jam sekali untuk keamanan tetapi karena disegel pihak Petrochina hanya bisa mengontrol dari jaraknjauh. Sebetulnya ini bisa berbahaya,"jelasnya.
Humas Petrochina Blok Jabung Banu Subagyo menambahkan pemeriksaan sumur itu penting karena untuk mengetahui temperatur dan tegangan sumur. Jika masih dalam keadaan tersegel berpotensi terjadi kebocoran, semburan liar bahkan ledakan.
Banu menambahkan 14 sumur yang disegel itu menghasilkan 2.300 barrel oil ekuivalen per day (BOEPD). Sementara total produksi Petrochina di Blok Jabung sendiri mencapai 54.000 BOEPD.
Petrochina dan SKK Migas Sumbagsel berharap masalah penyegelan ini dapat segera berakhir sehingga tidak mengganggu pengelolaan produksi migas.
Kepala Urusan Humas SKK Migas Sumbagsel Syarif Maulana menambahkan pihaknya juga sedang memproses pemberian alokasi gas sebesar 5 MMSCFD kepada Pemkab Jabung Timur untuk keperluan listrik daerah itu.
"Alokasi gas ini sesuai dengan kebijakan sejak satuan kami masih menjadi BP Migas. Tujuannya untuk memberikan previlege kepada daerah penghasil migas untuk mendapatkan alokasi gas buat kelistrikan,"katanya.
