BISNIS.COM, JAKARTA – Postur RAPBN-P 2013 dinilai minim stimulus fiskal mengingat sektor produktif, seperti industri dan pertanian, justru tidak mendapat insentif maupun subsidi yang memadai.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan RAPBN-P yang dirancang defisit 2,48% itu justru untuk menambal subsidi yang membengkak dari Rp317,2 triliun menjadi Rp358,2 triliun.
Anggaran subsidi itu 30% dari total belanja pemerintah pusat. Sementara itu, belanja modal sebagai stimulus fiskal justru menurun dari 16% menjadi 15,7%.
“Padahal, di tengah penurunan ekspor dan tekanan defisit neraca perdagangan, dibutuhkan stimulus fiskal yang produktif untuk penguatan kapasitas perekonomian domestik, terutama sektor-sektor produktif yang menyerap tenaga kerja tinggi,” katanya, Senin (10/6/2013).
Dalam RAPBN-P 2013, pemerintah menganggarkan belanja subsidi energi Rp309,9 triliun, terdiri atas subsidi BBM dan elpiji Rp209,92 triliun dan subsidi listrik Rp99,98 triliun.
Adapun belanja subsidi nonenergi dianggarkan hanya Rp48,29 triliun yang mencakup subsidi pangan Rp21,5 triliun, subsidi pupuk Rp17,93 triliun, subsidi benih Rp1,45 triliun, public service obligation (PSO) Rp1,52 triliun, subsidi bunga kredit program Rp1,25 triliun dan subsidi pajak Rp4,64 triliun.
Bersamaan dengan itu, utang semakin menumpuk dalam RAPBN-P 2013. Utang baru dalam bentuk surat berharga negara (SBN) bruto mencapai Rp341,4 triliun. Padahal, posisioutstanding utang pemerintah pada 2013 mencapai Rp2.023,72 triliun.
Rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) diklaim turun, tetapi menurut Enny, belum dapat menjadi jaminan keberlanjutan pembangunan mengingat nominal utang justru bertambah setiap tahun.
Nilai utang yang terakumulasi itu lambat-laun berpotensi memicu instabilitas ekonomi karena alih-alih meredam, utang justru memperlebar tekanan fiskal. (mfm)
