BISNIS.COM, JAKARTA-Kalangan Kadin Indonesia menilai rencana pengenaan pajak penghasilan sebesar 1% terhadap usaha kecil dan menengah dengan omset tahunan Rp300 juta-Rp4,8 miliar harus dilihat dari sisi positif yakni menaikkan status usaha pelaku UKM.
"Semestinya pemungutan pajak seperti ini bisa menjadi sarana agar pelaku UKM bisa naik kelas," kata Erwin Aksa, Wakil ketua umum Kadin Indonesia bidang UKM dan Koperasi, Senin (3/6/2013).
Menurutnya, pemungutan PPh diharapkan tidak menjadi beban baru bagi pelaku UKM, tetapi dapat menjadi pintu masuk untuk mengakses modal, pasar dan sumber daya manusia.
Pola pandang regulator, sambungnya, hendaknya dapat berubah dengan tidak melulu mengedepankan aspek pungutan. Tetapi lebih jauh dari itu yakni sarana untuk menjaring UKM agar ke depannya mampu menembus lembaga keuangan untuk mencari permodalan, menerobos pasar dan mencari SDM profesional.
"Pengenaan PPh itu sebenarnya berdampak positif karena UKM memperoleh NPWP dan terdorong mengelola usaha secara profesional dan menerapkan best practice".
Dia mengimbau pelaku UKM dapat lebih fokus mempersiapkan diri menghadapi penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community/AEC) pada 2015. "Jangan sampai pasar domestik kita direbut oleh negara Asean lainnya," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
