BISNIS.COM, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan mengincar pasar industri pertahanan di wilayah Asean yang diroyeksikan mencapai nilai US$25 miliar.
Hal itu dikemukakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam diskusi Executive Business Breakfast tentang Ke mana Arah Kebijakan Inddustri Pertahanan Indonesia, Kamis (23/5/2013).
"Proyeksi ke depan adalah kemandirian industri pertahanan. Kami ingin kita [industri pertahanan RI] tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi dapat melakukan ekspor ke pasar-pasar luar negeri," ujarnya.
Dia menuturkan, ASEAN adalah pasar yang besar untuk industri pertahanan. Pasar industri pertahanan di wilayah tersebut melonjak signifikan dalam dua dekade terakhir.
Namun dia menjelaskan kebanyakan anggota ASEAN setuju transaksi pertahanan bukan untuk perang, melainkan untuk operasi militer selain perang (omsp) dan kolaborasi industri pertahanan di kawasan.
Untuk mendukung perkembangan kekuatan industri pertahanan di dalam negeri, ujarnya, pemerintah telah mensahkan UU No. 16/2012.
Ada 11 insentif yang tertuang dalam UU tersebut, termasuk di antaranya suntikan dana bagi pengembangan teknologi, penyertaan modal, multiyears project, hingga penggunaan produk dalam negeri.
Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan mengeluarkan sejumlah aturan turunan, khususnya terkait dengan insentif.
"Akan ada banyak permenhan. Mudah-mudahan semua selesai pada tahun ini," katanya.
Purnomo menegaskan misi utama pemerintah adalah membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat. Untuk itu, lanjutnya, negeri ini harus memiliki pertahanan yang kuat.
Namun demikian, tambahnya, kekuatan pertahanan nasional harus sejalan dengan kekuatan industri pertahanan. Pertahanan akan kuat jika industri pertahanan kuat. Dengan demikian, bidang pertahanan dapat menopang kekuatan ekonomi.
"Jika dulu sektor pertahanan sering dikritik membebani ekonomi, harapan ke depan sektor ini bisa dukung ekonomi," katanya.
Saat ini, ujarnya, anggaran pemerintah untuk bidang pertahanan mencapai Rp81 triliun atau 1,3% dari produk domestik bruto (gross domestic product/GDP).
Purnomo mengakui seluruh pendanaan dalam sektor pertahanan berasal dari pemerintah. Tidak ada investasi swasta yang ditanamkan dalam industri pertahanan.
"Tapi ada peluang bagi swasta untuk bisa ikut berpartisipasi dalam komponen utama. Namun leader-nya tetap BUMN," katanya.
Pemerintah, tambahnya, sudah membuat roadmap pembangunan kekuatan pertahanan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga telah membuat masterlist alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang terdiri atas 18 alutsista.
Antara lain kendaraan tempur, MKS, propelan, roket, senjata, kapal perang atas air, kapal selam, radar, satelit, peluru kendali, dan lain-lain.
"Kami ingin perbesar anggaran untuk belanja alutsista. Bad news-nya, belanja pegawai besar. Kami coba terapkan zero growth policy agar belanja pegawai turun. Jadi bisa manfaatkan dana untuk pembangunan alutsista," ujarnya.
Ketua Dewan Pembina Lingkar Binar Prakarsa Foundation (Centre for Policy Studies and Strategic Advocacy/CPSA) Jend. (Purn) Luhut Panjaitan menambahkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6% pada tahun ini dan diperkirakan dapat mencapai 8%-9% dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia seharusnya tidak sekedar menjadi pasar bagi negara lain tetapi harus sudah mencari pasar luar.
"Di industri pertahanan, Indonesia sebenarnya sudah punya industri dasar. Ini bisa dikembangkan. Tinggal dorongan kebijakan dari pemerintah," ujar Luhut. (bas)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
