BISNIS.COM, JAKARTA—Asosiasi Logistik Indonesia meminta pemerintah mengalokasikan dana subsidi penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar 80% atau Rp23,68 triliun untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan agar menekan biaya logistik nasional.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Mashita menyatakan pihaknya mendesak agar pemerintah mengalokasikan agar 80% dana kompensasi kenaikan harga BBM subsidi agar digunakan untuk membangun infrastruktur pelabuhan.
Zaldy menambahkan pelaku usaha memperkirakan anggaran kompensasi penaikan harga BBM subsidi sebesar Rp29,6 triliun yang sedang diusulkan pemerintah kepada DPR seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembangaunan infrastruktur.
“Kami pelaku usaha logistik usulkan agar 80% dana kompensasi rencana kenaikan bahan bakar minyak subsidi digunakan untuk infrastruktur logistik atau barang bukan untuk penumpang,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/5/2015).
Dia menjelaskan pemerintah dapat mengalokasikan dana subsidi BBM sebesar 23,68 triliun untuk mengembangkan infrastruktur pelabuhan di Jawa dan di luar Pulau Jawa agar meningkatkan konektivitas pendistrubusian logistik.
Pembangunan infrastruktur pelabuhan dalam jangka panjang, imbuhnya, dapat menekan biaya transportasi logistik dan akan berujung pada menurunnya biaya logistik yang selama ini dibebankan pada masyarakat sebagai konsumen.
