BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah akan mengusulkan penambahan anggaran Rp29,6 triliun untuk mendanai lima paket kebijakan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Armida S. Alisjahbana, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, mengatakan kelima paket kebijakan itu pertama penambahan anggaran pembangunan infrastruktur dasar Rp6 triliun.
“Infrastruktur dasar [ditambah] Rp6 triliun, untuk ditambahkan ke tiga macam program di daerah tertinggal yang menjadi prioritas tinggi,” katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Jumat (17/5/2013).
Kedua pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) selama 5 bulan. Total anggaran yang dibutuhkan Rp11,6 triliun. Ketiga program bantuan siswa miskin (BSM).
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Nina Sardjunani mengatakan pemberian BSM akan menyasar 16,6 juta siswa miskin dengan total kebutuhan anggaran Rp7,4 triliun. Penyalurannya akan dilakukan oleh Kemenag dan Kemendikbud pada minggu pertama September.
Keempat penambahan pemberian beras miskin (Raskin) selama 3 bulan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan subsidi raskin Rp6.000/kg. Adapun, cakupannya adalah 15,5 juta RTS dengan penambahan jatah raskin 15 kg. Artinya, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp4,2 triliun.
Kelima adalah penguatan program keluarga harapan (PKH) melalui penambahan unit cost dari Rp1,39 juta/RTS/tahun menjadi Rp1,8 juta/RTS/tahun. Total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp400 miliar.
