Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

KARGO IMPOR: Pebisnis Soroti Relokasi Jenis Breakbulk

BISNIS.COM, JAKARTA -- Pelaku Logistik dan Forwarder menyoroti masalah pelaksanaan kegiatan relokasi kargo impor jenis breakbulk/barang umum di terminal 2 dan 3 dermaga konvensional Pelabuhan Priok.
Akhmad Mabrori
Akhmad Mabrori - Bisnis.com 12 Mei 2013  |  11:54 WIB
KARGO IMPOR: Pebisnis Soroti Relokasi Jenis Breakbulk
Bagikan

BISNIS.COM, JAKARTA -- Pelaku Logistik dan Forwarder menyoroti masalah pelaksanaan kegiatan relokasi kargo impor jenis breakbulk/barang umum di terminal 2 dan 3 dermaga konvensional Pelabuhan Priok.

Mereka mengingatkan kegiatan itu   hanya dapat dilakukan jika barang impor tersebut sudah melewati masa penumpukan lebih dari 5 hari, atau yard occupancy ratio (YOR) di terminal lini 1 sudah  mencapai 75%.

Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Nur Said mengatakan, perpindahan kargo impor itu hendaknya mengacu pada ketentuan tersebut, sebagaimana di atur melalui surat keputusan Direksi Pelindo II No:AL.70/1/13/PI.II-10 tanggal 15 Desember 2010 tentang kelancaran pelayanan jasa barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Mekanismenya (perpindahan) kargo impor sudah jelas yakni agar mengacu pada masa satu penumpukan (setelah 5 hari) atau berdasarkan YOR di terminal asal,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (12/5).

Dia mengatakan selama ini kegiatan perpindahan kargo impor dari terminal asal ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) tujuan menjadi beban pemilik barang di pelabuhan.

General Manager Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II cabang Tanjung Priok Ari Henryanto, mengatakan pengaturan kegiatan relokasi kargo impor jenis breakbulk/barang umum di terminal 2 dan 3 dermaga konvensional Pelabuhan Priok diyakini  dapat menekan biaya logistik di pelabuhan itu.

“Pengaturan ini (relokasi) semangatnya untuk menekan biaya logistik di pelabuhan,mengingat sudah tidak ada lagi fasilitas gudang di lini satu pelabuhan,” ujarnya.

Dia mengatakan, pengaturan relokasi kargo impor itu telah dilakukan kesepakatan antara DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Iindonesia (APBMI) DKI Jakarta dengan Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok  melalui surat kesepakatan No:UM.3391/8/14/C.TPK-13 dan No:038/APBMI-JKT/IV/2013.

Sementara itu, dokumen yang di peroleh Bisnis menyebutkan, ternyata kesepakatan biaya penanganan pindah lokasi penumpukan (PLP) general cargo di Pelabuhan Tanjung Priok telah kedaluarsa atau habis masa berlakuknya.

Kesepakatan yang mengatur komponen relokasi general cargo , alat berat menggunakan trucking dan alat berat menggunakan driver itu masih mengacu pada kesepakatan bersama yang ditandatangani  oleh asosiasi penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan itu pada 15 Juli 2011 dan berlaku selama satu tahun atau hingga 15 Juli 2012.

Asosiasi yang menadatangani kesepakatan tarif PLP general  cargo di Priok itu al: DPW ALFI DKI Jakarta, BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI, Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo), dan Indonesian National Shipowners  Association (INSA) Jaya.

Kesepakatan itu juga diketahui Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan General Manager Pelabuhan Tanjung Priok.(bas)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

logistik priok kargo afli
Editor : Bambang Supriyanto
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top