BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah diminta segera memisahkan badan usaha penyelenggara kereta api baik sarana maupun prasarana secara bertahap dalam rangka menuju multioperator dalam penyelenggaraan perkeretaapian nasional.
Pengamat transportasi dari Transportation Research Group Institut Teknologi Bandung (ITB) Harun al Rasyid mengatakan banyak persoalan dalam penerapan multioperator dalam penyelenggaraaan kereta api.
Oleh karena itu, katanya, pemerintah perlu mengambil langkah tahapan dalam merealisasikan itu misalnya dengan memisahkan divisi prasarana dan sarana agar menjadi satu badan usaha terpisah, termasuk terpisah dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).
“Saya kira ini masih dini [multioperator], perlahan-lahan dilakukan setahap demi setahap. Saran kami adalah pisahkan prasarana dan sarana jadi sebuah badan usaha terpisah,” katanya usai Focus Group Discussion bertema Perekeretaapian Indoensia dan Tantangan Menuju Multioperator di Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Dia mengatakan banyak hal yang harus diperjelas jika pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan mengarah pada penyelenggaraan multioperator kereta api, selain PT KAI. Selain itu, perlu juga diperhatikan penggunaan rel yang sama dengan operator lain nantinya.
Oleh karena itu, pihaknya menyarankan adanya lembaga independen khusus selain Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk mengawasi apabila multioperator itu diterapkan di Indonesia.
“Banyak hal yang perlu diperjelas, aset PT KAI itu kan banyak sekali, lalu pemisahannya bagaimana, kemudian memakai rel yang sama dengan PT KAI, pengawasannya, perlu ada wasit, lembaga independen,” katanya.
Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan pemerintah harus belajar dari negara yang sudah menerapkan multioperator kereta api dan pemisahan sarana dan prasarana.
Sarana ialah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel, sedangkan prasarana adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta dapat dioperasikan.
“Prancis mau menyatukan pengelolaan kembali sarana dan prasarana karena dianggap ribet, tapi sekarang sudah ada multioperator kereta. Jaman Belanda, bahkan ada sekitar 18 perusahaan KA yang beroperasi,” katanya. (mfm)
