BISNIS.COM, JAKARTA—Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap eksistensi lembaga swadaya masyarakat termasuk asing semakin berkurang. Lantaran kegiatan yang dilakukan diduga untuk mendapatkan materi. Ditambah lagi, asal usul keuangan kereka tak pernah terpapar secara transparan.
“Terutama LSM asing. Banyak yang tidak baik, tidak beres. Apalagi keuangan mereka tidak pernah diaudit oleh pemerintah. Tak ayal, masyarakat sering mengkritisi mereka. Bangsa ini semakin sadar,” tutur tokoh Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Fuad Bawazier menanggapi hasil survei Edelman Trust Barometer Indonesia, yang melansir jebloknya citra LSM di Indonesia, Rabu (30/4/2013).
Dalam laporan hasil survey Edelman Trust Barometer Indonesia, terpapar demham jelas adanya penurunan kepercayaan kepada LSM. Jika pada 2011 masih 61%, pada 2013, turun menjadi 51%. Di Indonesia, persentasenya sangat kecil (63%) jika dibandingkan dengan Malaysia dan China yang masing-masing 76% dam 81%.
Terlebih saat ini, kinerja World Wide Fund for Nature (WWF, yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss, yang kini dipercaya mengelola Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Riau, mulai digugat. Sejak 2009, Berdasarkan SK No.663/Menhut-II/2009, TNTN dikelola secara kolaboratif bersama WWF.
Saat itu luas TNTN mencapai 83.068 hektare dengan memasukkan areal hutan produksi terbatas yang berada di sisinya. Namun berdasarkan analisis citra landsat, saat ini luas hutan alam TNTN hilang hingga 64%. Adapun pada areal perluasan, hutan alam yang hancur mencapai 83%. WWF kini berencana akan menggarap proyek serupa di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Riau.
“Pemerintah jangan asal kasih proyek. Evaluasi dulu kinerjanya. Saya setuju pemerintah mengaudit keuangan mereka. Hanya di Indonesia , LSM beroperasi bebas, tanpa kontrol,” ujar Fuad.
Menurut Fuad, di Norwegia, bantuan dari pemerintah setempat kepada WWF dihentikan. Penghentian donasi itu dilakukan menyusul terbongkarnya penggelapan dana oleh WWF di Tanzania. “Di luar negeri, pengaturan LSM asing sangat ketat. Kenapa di Indonesia tidak bisa? Pemerintah dan badan intelijen juga wajib menyelidiki apa motif WWF beroperasi di Indonesia. Jangan asal tampung LSM yang hanya bisa berkoar-koar,” tandas politisi Hanura ini.
Selain di Norwegia, borok LSM yang bermarkas di Jenewa, Swiss tersebut juga pernah dibongkar The Taxpayers Alliance, lembaga penggunaan dana pajak di Inggris. The Tax Payer merilis laporan tentang perselingkuhan Uni Eropa dengan WWF. Pada 2011, injeksi dana dari Uni Eropa mencapai 10,1 juta euro, selain 0,5 juta euro dari perusahaan lotere. Penerimanya adalah koalisi LSM yang tergabung dalam Green 10, termasuk WWF.
Berdasarkan analisis PPATK pada 2011 ada transaksi US$137 juta yang tidak terlacak, yang dicurigai masuk ke kas sejumlah LSM. “Saya sangat setuju pemerintah mengaudit WWF. Soalnya, hanya di Indonesia ini LSM asing bisa bebas tanpa kontrol. Di luar negeri itu, sangat ketat. Pemerintah dan badan intelijen wajib menyelidiki motif WWF beroperasi di Indonesia,” tutur mantan Menteri Keuangan ini.
Pengamat intelijen Wawan Purwanto menegaskan sudah menjadi rahasia umum apabila LSM asing seperti WWF memiliki agenda tersembunyi ketika memasuki negara lain. Salah satu indikasi WWF dipakai sebagai alat spionase adalah tertutupnya audit keuangan terhadap LSM yang punya cabang di banyak negara itu.
Karena itu, Wawan melanjutkan, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pengesahan RUU Ormas. Sebab, UU Ormas sangat diperlukan guna mengatur dan mengontrol LSM terutama LSM asing yang beroperasi di Indonesia.
“Dana itu ibarat darah yang bisa mengalir ke mana-mana. Jadi sangat mungkin WWF akan terganggu apabila UU Ormas disahkan. Akan tetapi, Jangan mau diatur asing. Kita ini negara berdaulat. Mereka itu tamu, harus tunduk pada aturan kita yang buat,” katanya.(msb)
