BISNIS.COM,NUSA DUA—Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Kepolisan Republik Indonesia menargetkan 40 di Bali dari 15.899 hotel berbintang memiliki sertifikasi sistem manajemen pengamanan pada tahun ini.
Ukus Kuswara, Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengatakan upaya ini dilakukan untuk memberikan jaminan dan kepastian keamanan kepada wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia.
“Kualitas keamanan merupakan langkah strategis untuk mencapai keberhasilan di sektor pariwisata, untuk meraih potensi pasar wisatawan dunia yang sangat besar,” katanya saat peluncuran sistem manajemen pengamanan di Nusa Dua, Bali, Senin (29/4).
Dalam upaya menciptakan keamanan tersebut, Kemenparekraf telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No.PM.106/PW.006/MPEK/2011 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel pada 2011.
Kemenparekraf telah membuat Perjanjian Kerjasama dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia mengenai penyelenggaraan pengamanan di destinasi pariwisata, termasuk di hotel-hotel dan usaha akomodasi lain.
Sebagai langkah awal, lanjut Ukus, penerapan sistem manajemen pengamanan ini akan diterapkan di Bali. Namun untuk sejumlah destinasi seperti kalangan stakeholder terkait di Jawa Barat, Sumatra Utara, DKI Jakarta, kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, serta Jawa Timur akan segera menyusul.
Untuk di Bali lebih dulu difokuskan kepada keperluah hotel penyelenggara konferensi tingkat tinggi APEC pada September 2013. Sejumlah layanan akomodasi di kawasan Nusa Dua akan terlebih dulu diverifikasi terkait manajemen keamanannya. “Saat ini, sudah ada lima hotel yang sudah terverivikasi. Namun hasilnya belum.”
Tercatat, sebelum APEC 2013 di Bali, kementerian pimpinan Mari E Pangestu ini menargetkan sebanyak 40 hotel di Bali lulus verifikasi manajemen keamanannya.
Untuk itu, paparnya, tim dari polri dan kemenparekraf serta PT Sucofindo sebagai verivikator akan bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja. Dalam seminggu, tim bekerja Selasa dan Kamis untuk memverifikasi sejumlah hotel yang akan digunakan untuk APEC.
Komisaris Jenderal Polisi Oegroseno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, mengatakan sistem manajemen pengamanan ini juga sangat penting untuk diwujudkan.
“Manajemen hotel dan kepolisian serta pemerintah daerah diharap mampu mewujudkan komunikasi tentang keamanan,” katanya.
Oergroseno juga memastikan tidak akan lagi menggerebek hotel, terutama di sejumlah kawasan destinasi wisata guna memberikan kenyamanan kepada pengguna sarana. Upaya ini dilakukan untuk membentuk citra positif pariwisata Indonesia.
“Jadi nanti tidak aka nada lagi teriakan: angkat tangan, saya polisi atau BNN di pintu kamar,” katanya.
Jajaran kepolisian, lanjut Oegroseno, akan bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mewujudkan ketertiban tanpa mengganggu kenyamanan wisatawan. Untuk proses lebih lanjut, komunikasi akan dilakukan hingga tingkat jajaran kepolisan sektor.
