BISNIS.COM, JAKARTA--Skema public privat partnership (PPP) dinilai membutuhkan lembaga khusus dan kesadaran secara nasional akan kebutuhan skema tersebut dalam mengisi kebutuhan infrastruktur nasional.
Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perencaan Kota dan Wilayah Bernardus Djonoputro mengatakan proyek PPP yang ada saat ini umumnya berjalan lambat karena tidak adanya kesiapan yang memadai mengenai proyek tersebut.
"Proyek PPP tersebut tidak jelas bagaimana aturan mainnya. Kapan proyek tersebut harus dilelang, kapan mengundang investor, hingga tahap financial close-nya juga tidak pasti karena tidak ada yang mengatur," ujarnya saat dihubungi Bisnis hari ini, Rabu (24/4/2013).
Oleh karena itu, dia menilai diperlukannya sebuah lembaga yang dapat mengkoordinasi Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah, serta Lembaga Penjaminan.
Menurutnya lembaga tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengatur serta mengawasi jalannya proyek PPP sehingga percepatan pembangunan infrastruktur nasional akan semakin cepat.
"Selama ini yang ngundang ya pemda yang punya proyek, yang notabenenya kurang pengalaman tapi harus mengatur jalannya proses PPP. Maka, paling tidak lembaga di bawah presiden langsung harus dibentuk," pungkasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
